Prasyarat Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Perundang-undangan

M Jeffri Arlinandes Arlinandes Chandra

Abstract

Omnibus Law merupakan metode yang diperkenalkan melalui praktik pembentukan Perpu Cipta Kerja dengan semua kontroversinya. Putusan Mahkamah Konstitusi untuk dapat merevisi UU pembentukan peraturan perundang-undangan, langsung diakomodir dalam pasal 64 UU 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Obesitas regulasi yang terjadi di Indonesia dapat terselesaikan bila ada mekanisme proses pembentukan perundang-undangan berkualitas, system evaluasi dan metode omnibus law ini pada setiap produk peraturan perundang-undangan.  Partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) harus menjadi kunci utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law. Evaluasi peraturan perundang-undangan eksisting merupakan sarana pengendalian atas peraturan yang telah dibentuk sehingga nantinya memiliki rekomendasi atas evaluasi yang telah dilakukan. Reharmonisasi atas peraturan yang dibentuk dan metode omnibus law merupakan kombinasi yang sempurna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas sekaligus upaya diet regulasi yang ada di Indonesia.

 

Keywords

Perppu;Darurat; Putusan

Full Text:

PDF

References

CNN. “Alasan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja Yang Gugurkan Putusan MK,” 2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230101131025-32-894696/alasan-jokowi-terbitkan-perppu-cipta-kerja-yang-gugurkan-putusan-mk.

M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, Vera Bararah Barid, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, and Ade Kosasih. “Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis , Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 19, no. 147 (2022): 1–11. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.790.

Nomor, Peraturan Presiden, and Undang-undang Nomor. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 (2019).

Peraturan, Pembentukan. “UU 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” no. 144881 (2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 (2019).

States, United, Elizabeth L Pollard, Patrice D Lee, Laura H. Lippman, Kristin Anderson Moore, Hugh McIntosh, Australian Institute of Health and Welfare; Australian Research Alliance for Children & Youth, et al. Putusan Mahkamah Konstitusi MK 138/PUU-VII/2009, 6 Journal of Human Development § (2009). http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/the-world-economy_9789264022621-en#.WQjA_1Xyu70%23page3%0Ahttp://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.1191273%0Ahttps://greatergood.berkeley.edu/images/application_uploads/Diener-Subje.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [JDIH BPK RI]. Accessed April 20, 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011.

Zuraida, I. “Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang ….” Simposium Nasional Keuangan Negara (2018): 304–19. http://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/220.