Keabsahan Penggunaan One Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai Sistem Perizinan Berusaha

Annas Rasid Musthafa, Satriya Aldi Putrazta, Caesar Dimas Edwinarta, Nur Alifia Fitriani

Abstract

Ketidakpastian penggunaan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai layanan perizinan berusaha menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya permasalahan yang berdampak pada perizinan usaha UMKM. Dampak tersebut diakibatkan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja dan keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan penerapan OSS RBA sebagai sistem perizinan usaha serta akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya putusan MK dan Perpu Cipta Kerja terhadap penggunaan sistem OSS RBA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan. Pertama, Penggunaan OSS RBA secara sah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020. Kedua, Akibat hukum dari adanya putusan MK adalah dinyatakannya inkonstitusional bersyarat dasar hukum penggunaan OSS RBA yang berimbas pada digantinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Ketiga, Akibat hukum dari adanya Perpu Cipta Kerja adalah kembali sahnya penggunaan OSS RBA sebagai layanan perizinan berusaha melalui pemberlakuan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam Pasal 184 Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

Keywords

OSS RBA; UU Cipta Kerja; Putusan MK; Perpu

Full Text:

PDF

References

Anggono, Bayu Dwi. 2014. Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia.

Asshidiqie, Jimly. 2010. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. 2023. “Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,” DPMPTSP Aceh. Last modified January 01. https://dpmptsp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja#.

DPMPT Kabupaten Kulon Progo. 2021. “Mendorong Kebangkitan UMK Melalui Pendekatan Risiko Dalam Perizinan Berusaha.” DPMPT Kabupaten Kulon Progo. Last modified December 21. https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1371/mendorong-kebangkitan-umk-melalui-pendekatan-risiko-dalam-perizinan-berusaha.

DPMPT Kabupaten Kulon Progo. 2021. “Oss Rba: Wajah Baru Perizinan Usaha Yang Wajib Diketahui Pengusaha.” DPMPT Kabupaten Kulon Progo. Last modified August 09. https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1243/oss-rba-wajah-baru-perizinan-usaha-yang-wajib-diketahui-pengusaha.

I Dewa Made Andika Dwipermana. 2022. “Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan.” Diploma Thesis Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Last modified May 23. http://eprints.ipdn.ac.id/6583/.

Fitri, Winda dan Sheerleen. 2021. “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia.” Jurnal Komunikasi Hukum 7, no. 2: 790-807. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38703.

Hakim, Ifham. 2020. “Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Pusat Tahun 2020: Sebuah Tinjauan.” Jurnal Acitya Ardana: Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik 2, no. 1: 29-38. https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1341.

Gunartin. 2017. “Penguatan UMKM Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Bangsa.” Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis 2, no. 2: 46–55. http://dx.doi.org/10.32493/eduka.v2i2.3764.

Gundlach, Gregory T. dan Cannon, Joseph P. 2010. “Trust but verify? The performance implications of verification strategies in trusting relationships,” Journal of the Academy of Marketing Science 38, no. 4: 401, https://doi.org/10.1007/s11747-009-0180-y.

Ilyas, Rahmat dan Hartono, Rudi. 2023. Digitalisasi UMKM Dan Pertumbuhan Ekonomi. Bangka: Shiddiq Press.

Indrati. Maria Farida S. 2002. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.

Johansyah. 2021. “Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding).” Solusi 19, no. 2: 165–82. https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.359.

Kasnelly, Sri dan Luthfi, H Ahmad, 2021. “Peranan Pemberdayaan UMKM Dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Nasional,” Prosiding Sembadha 02: 351–55. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/1478.

Manan, Bagir. 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill.

Maryanto, Chalim, Munsharif Abdul dan Hanim, Lathifah. 2022. “Upaya Pemerintah Dalam Membantu Pelaku Usaha UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19.” Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum 01, no. 01: 1-11. http://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1484.

Outreville, J. Francois. 1998. Theory and Practice of Insurance. Dijon: Springer.

Pengelola Legalitas. 2023. “Sejarah OSS (Online Single Submission),” Pengelola Legalitas.Org, last modified September 25, https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission.

Permana, Sony Hendra. 2017. “Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia.” Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 8, no. 1: 93-103. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1257.

Rahmat, Faizal. 2022. “Pemberian Perizinan Usaha Pertashop Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” Diploma thesis Universitas Andalas, last modified December 30, http://scholar.unand.ac.id/121187/.

Safitri, Dewi, Hendrayady, Agus, dan Poti, Jamhur. 2023. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach” (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan,” Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 1, no. 3: 102-118, https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.353.

Simarmata, Jorawati. 2017. “Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009).” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 1: 39-48. https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.74.

Sofyan, Syaakir. 2017. “Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia.” Jurnal Bilancia 11, no. 1: 33–59. https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298.

Susanti, Anindita Dinar. 2021. “Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha,” Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis 14, no. 3: 179-191, http://dx.doi.org/10.26623/jreb.v14i3.4408.

Tatawu, Guasman. 2018. “Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” Halu Oleo Law Review 1, no. 2: 144-165. https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3639.