Rekonseptualisasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang melalui Daftar Kumulatif Terbuka

Imanuel Mahole

Abstract

Yang menjadi soal, norma undang-undang hasil jalur DKT–tindak lanjut Putusan MK tidak menemukan asal-usulnya dalam pertimbangan serta amar putusan MK terkait. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Pasal 4 ayat (3), 15 ayat (2) huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf h, Pasal 27A ayat (2) huruf c UU No 7 Tahun 2020 yang menjadikan Putusan MK 49/PUUIX/2011 dan Putusan MK 7/PUUXI/2013 sebagai hulunya, tetapi tidak ditemukan dasar hukumnya dalam bagian pertimbangan maupun amar putusan MK. Besar kemungkinan, persoalan ini disebabkan oleh ketiadaan jenis putusan MK seperti apa masuk ke dalam DKT serta bagian putusan MK mana yang menjadi hulu normanya. Permasalahan tulisan ini dapatlah dirumuskan sebagai berikut: 1) bagaimana norma undang-undang hasil jalur DKT yang tidak menemukan asal-usulnya dalam putusan MK? Dan 2) Bagaimana pengaturan ideal terhadap RUU DKT akibat putusan MK. Jenis penelitian dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan sebagai berikut; Pertama, selain kaburnya Naskah Akaddemik dalam proses DKT, juga rezim DKT (Pasal 23 ayat (1) huruf d UU P3) bercampur baur dengan rezim Prolegnas Prioritas (Pasal 18 ayat (1) huruf h UU P3). Skema jalan keluar yang ditawarkan yaitu, Pertama, amar putusanlah yang menjadi bagian untuk ditindaklanjuti dalam proses legislasi DKT. Kedua, Putusan MK bersifat konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Ketiga, memerlukan Naskah Akademik untuk mengindentifikasi masalah dan pegangan pembentuk undang-undang dan keempat, dasar hukum tindak lanjut putusan MK melalui DKT harus menggunakan Pasal 23 ayat (1) huruf h UU P3.

Keywords

Putusan MK, Daftar Kumulatif Terbuka, Prolegnas.

Full Text:

PDF

References

Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Unpam Press.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2009. Evaluasi Prolegnas 2005-2007. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Mochtar, Zainal Arifin. 2022. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang. Sleman: Ea Books.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Oktaryal, Agil, Antoni Putra, Estu Dyah Arifianti, Fajri Nursyamsi, Giri Ahmad Taufik, Gita Putri Damayana, M. Nur Sholikin, Muhammad Faiz Aziz, Ronald Rofiandri. 2021. Legislasi Masa Pandemi. Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020. Edited by Rizky Argama dan Auditya Firza Saputra. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2008. Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN. Jakarta: Tanpa Penerbit.

Ben Johnson. 2008. Constitutional Laws. The Effect of Court Ruling and Options for Legislative Responses. Minnesota House Research, Desember.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Rapat Badan Legislasi Dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas UU NO. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan RUU Tentang Ketahanan Keluarga”, DPR RI

House of Lords Select Committee on the Constitution “Fast-Track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards. 2009. The Stationery Office Limited, Juli, 7.

Risalah Sidang Perkara Nomor 96-90-100/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wicipto Setiadi. 2020. Fast-Track Legislation sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum” (materi disampaikan dalam diskusi terbuka FH Unpad, Desember, 17.

Dewan Perwakila Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.. Tahun.. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”, Hlm 6, https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20200226-062224-8603.pdf,

Dewan Perwakilan Rakyat. “Program Legislasi Nasional - RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”, https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/500

Kompas. “Tok! DPR Sahkan RUU Mahkamah Konstitusi.” Nasional.Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/01/13150661/tok-dpr-sahkan-ruu-mahkamah-konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Permohonan Uji Formil UU MK Ditolak”, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18293&menu=2

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, “Dua Tantangan Legislasi DPR yang Baru”. https://pshk.or.id/blog-id/dua-tantangan-legislasi-dpr-yang-baru/ ,

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, “Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil, https://pshk.or.id/aktivitas/revisi-uu-mahkamah-konstitusi-dinilai-cacat-formil/