Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat

Yusuf - Salamat

Abstract

Salah satu prinsip dalam pembentukan Peraturan Daerah yang baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah asas kebangsaan dimana dalam asas ini bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini merupakan salah satu kunci dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat. Permasalahan yang dialami adalah Keberadaan Masyarakat Hukum adat diakui secara peraturan perundang-undangan namun secara eksplisit keberadaan masyarakat hukum adat saat ini termarjinalkan dengan banyak pro dan kontra serta aturan baik secara materiil dan formil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta kurangnya melibatkan peran serta masyarakat hukum adat yang secara normatif dijamin berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun penyusunan karya tulis ini menggunakan metode normatif, dan hasil konklusi adalah bahwa jaminan masyarakat hukum adat secara konstitusi hukum negara Indonesia wajib diakui dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, dan sebaliknya masyarakat hukum adat dalam proses tahapan pembentukan peraturan hingga dibentuknya peraturan perundang-undangan wajib ditaati dalam konteks adagium hukum yakni Ubi societas ibi ius: wherever there is society, there is law atau dimana ada masyarakat, disana ada hukum.

Keywords

Aturan hukum; masyarakat hukum adat; Peraturan Daerah

Full Text:

PDF

References

Daftar Pustaka

Buku

Anye, Marjem, 2022, Tesis:Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang, Universitas Borneo, Tarakan.

Hartono, Sunarjati, 1986, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung.

Salamat, Yusuf, 2018, Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Hutan Adat Yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Studi Kasus Komunitas Masyarakat Adat Bundar di Kabupaten Barito Selatan), Universitas Palangka Raya.

Wulandari, Christine, dkk, 2006, Membuat Konservasi Bermanfaat bagi Masyarakat: Prinsip-Prinsip Penerapan Community Empowerment dalam Agenda Konservasi, WWF-Indonesia.

Situs Web

https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf, diakses pada tanggal 30 September 2022, Pukul 14.56 WIB.

http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1017, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, Pukul 13.41 WIB

https://riau.antaranews.com/berita/120364/pengamat-hukum-ingatkan-penetapan-hutan-adat-perlu-kehati-hatian, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, Pukul 13.51 WIB.

https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, Pukul 14.23 WIB.

https://theconversation.com/nasib-masyarakat-adat-di-indonesia-terabaikan-termarginalisasi-tidak-punya-perlindungan-hukum-yang-jelas-187878, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 12.49 WIB.

Raden Ario Wicaksono, 2022, Betahita :AMAN minta Pemerintah Percepat Penetapan Hutan Adat, sumber online: https://betahita.id/news/detail/7783/aman-minta-pemerintah-percepat-penetapan-hutan-adat.html?v=1658300167, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 17.20 WIB

Biro Hukum dan JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2021, Penetapan Status Hutan Adat, sumber online: https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-hutan-adat, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 17.07 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35//PUU-X/2012.