Kekuatan Pasal 366 dan Pasal 369 KUHPerdata: Menyoal Kewenangan Bhp dan Lex Specialis Derogat Legi Generali Menuju Pembentukan Sistem Hukum Perwalian Nasional Di Indonesia

taufik hidayat simatupang

Abstract

Esensi dari Pasal 366 dan Pasal 369 KUH Perdata adalah dasar pengaturan kewenangan BHP dalam melakukan pengawasan perwalian atas harta kekayaan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Kewenangan BHP dalam pengawasan perwalian anak pada prakteknya menjadi kontraproduktif karena anggapan bahwa kedua pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kondisi ini mengakibatkan belum terpenuhinya perlindungan hukum oleh negara terhadap anak. Penelitian ini hendak menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana kewenangan BHP dalam pengawasan perwalian anak dan bagaimana kedudukan kedua pasal tersebut dalam persepektif lex specialis derogat legi generali. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan teoritik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BHP dalam pengawasan perwalian anak belum berjalan optimal karena pengadilan belum menjalankan secara sungguh-sungguh kedua pasal tersebut. Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat dianggap sebagai ketentuan khusus yang dapat mengesampingkan Pasal 366 dan Pasal 369 KUH Perdata karena tidak mengatur secara khusus tentang pengawasan harta kekayaan anak di bawah perwalian. Oleh karena itu di masa mendatang perlu digagas pembentukan sistem hukum perwalian anak sebagai bagian dari hukum keluarga untuk menghadirkan negara dalam melindungi harta kekayaan anak yang berada di bawah perwalian

Keywords

Pasal 366 dan 369 KUH Perdata; Kewenangan BHP; Sistem Hukum Perwalian Anak

Full Text:

PDF

References

Abrar. 1999. Hak Pengusaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung.

Afandi, Ali. 2000. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. Jakarta: Rineka Cipta.

Agustina, Sinta. 2015. “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum 44, no. 4: 1-8 doi: 10.14710/mmh.44.4.2015.503-510.

Al-Yasa’ Abubakar, Al-Yasa’. 2011. Kajian Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Essay tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.

Candra, Mardi. 2018. Aspek Hukum Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur. Jakarta: Kencana.

Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Hage, Jaap C. 1997. Reasoning with Rules: an Essay on Legal Reasoning and Its Underlying Logic. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

H.D. Stout. De Betekenissen van de wet. 1994.

Hasan, Djuhaendah. 1988. Hukum Keluarga. Bandung: Armico

Herlina, Ning. 2018. “Cita Hukum Pancasila dapat Berkembang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,” Jurnal Lex Librum, 4 no. 2: 673-679.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Irfani, Nurfaqih. 2020. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum,” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 3: 305-324 doi https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.

Ishak. 2017. “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19, no. 3: 571-590.

Judiasih, Sonny Dewi. 2019. Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan. Bandung: Refika Aditama.

_____ Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Kammerhofer, Jorg. 2010. Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective. London & New York: Routledge.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kusumaatmadja, Mochtar. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Binacipta.

Lukman, Marcus. 1997. Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi Universitas Padjadjaran Bandung.

Malec, Andrzej. 2001. “Legal Reasoning & Logic,” Studies In Logic Grammar & Rhetoric , 4 no. 17: 97.

Manan, Bagir. 1996. Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian. Bandar Lampung: FH-UNILA.

_____ 2000. Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung.

_____ 2004. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta.

_____ 2008. Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan. Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI.

Moeliono, Anton M, dkk. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Munawwir, Ahmad Warson. 1984. Kamus Al-Munawir. Jogjakarta: Pondok Pesantren Al- Munawir.

Nicolai, P. & Olever, B.K. 1994. Amsterdam: Bestuursrecht.

Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Perundang-undangan.2011. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

Prakken, Henry & Sartor, Giovanni. 1997. Logical Models of Legal Argumentation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Prodjodikoro, Wirjono. 1980. Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat.

Rasjidi, Lili. 1991. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rokhim, Abdul. 2013. “Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State).” Dinamika Hukum. 19, no. 36: 1-14.

Romlah, R. 2016. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil,” Jurnal Al-Adalah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 13, no.1: 23-38.

Soehino. 2000. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.

Soemiyati. 1986. Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: liberty.

Soekanto, Soerjono. 1988. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Syahrani, Riduan. 2006 Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Alumni.

Stelmach, Jerzy & Brożek, Bartosz. 2006. Methods of Legal Reasoning. Dordrecht: Springer.

Syarifudin, Ateng. 1996. Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Baik. Bandung: Citra Adtya Bakti.

Tutik, Titik Triwulan. 2006. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Surabaya: Prestasi Pustaka.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kejehateraan Anak.

Utrecht, E. 1953. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Buku Indonesia.