DISKRIMINASI TERHADAP JANGKA WAKTU CUTI MELAHIRKAN BAGI DOKTER DAN BIDAN PTT

Naomika Sinaga

Abstract

Dalam dunia kerja, pekerja perempuan mendapat keistimewaan dalam pelaksanaan cuti yang terkait dengan kodratnya sebagai seorang perempuan. Keistimewaan tersebut meliputi cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, cuti keguguran dan hak menyusui atau memerah Air Susu Ibu (ASI). Terkait hak cuti dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut, bagi pekerja perempuan di perusahaan swasta telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dimana perusahaan harus memenuhi hak cuti pekerja perempuan sesuai jangka waktu tersebut. Selanjutnya, untuk pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN wanita juga telah diatur dalam pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Dalam prakteknya, pemberian jangka waktu cuti melahirkan tersebut belum mengakomodir Dokter dan Bidan PTT di lingkungan Kementerian Kesehatan atau yang dengan adanya UU ASN dikenalĀ  dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga kebijakan ini sangat tidak sesuai dengan pengagungan atas HAM dan legalitas yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana penerapan terhadap pemberian jangka waktu cuti melahirkan untuk tenaga kesehatan, khususnya Dokter dan Bidan sebagai PTT dilingkungan Kementerian Kesehatan.

Keywords

hak cuti; pekerja perempuan; Dokter dan Bidan PTT

Full Text:

PDF

References

Buku-Buku:

Savitri, Niken.2008. HAM Perempuan, Titik Teori Hukum Femiinis terhadap KUHAP. Bandung : Refika Aditama

Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah edisi Revisi Dilengkapi Kurikulum dan Silabi Pelatihan Singkat Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Tahun 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Ekslusif.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Website

http://m.beritasatu.com diakses pada tanggal 20 september 2016

www.liputan6.com diakses pada tanggal 16 September 2016, pukul 11.00 wib.