Pengaturan Girik dan Implikasi Kepastian Hukum dalam Pembuktian Hak Atas Tanah
Abstract
Girik dan alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki persorangan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah dengan pembatasan waktu. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hokum dan kedudukan girik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mengingat sesuai ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut apakah girik adalah bukti terkuat dan terpenuh sebagaimana sertifikat hak atas tanah. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini didapat kesimpulan, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang ditentukan bahwa girik dapat dijadikan alat bukti hak atas tanah dalam kurun waktu 5 (lima) sejak peraturan pemerintah tersebut diundangan, adanya pengaturan tersebut memberikan ruang bagi girik untuk dijadikan alat bukti hak atas tanah meskipun terdapat pembatasan waktu. Implikasi dari pengaturan girik yang dapat dijadikan bukti hak atas tanah meskipun terdapat pembatasan waktu yaitu menimbulkan peluang bahwa sertifikat memungkinkan bukan sebagai bukti kepemilikan tanah yang terkuat dan terpenuh apabila terjadi sengketa dengan pemilik hak atas tanah dengan bukti girik.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Sutedi, A., 2021, Sertifikat Hak Atas Tanah. Sinar Grafika, Jakarta Timur
Rubaie, A., 2007,, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia, Malang
Marzuki, M.P., 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
Ulfia Hasanah, “Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Bedasarkan UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan Dengan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume.3, Nomor 1, (2005)
Annisa Oktaviani P & Harjono, Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah Di Persidangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016), Jurnal Verstek, Volume 7 No.1 (2019)
Sri Handayani dan Pius Tri Wahyudi Soehartono, “Pendaftaran Hak Atas Tanah Letter C, Girik dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Repertorium, Edisi No.2 (2015)
Stella dan Hasni, Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Atas Tanah Berdasarkan Uupa Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Terkait Penggunaan Girik Nomor 87 Persil 157 Kelurahan Cengkareng Barat (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2459k/Pdt/2014), Jurnal Hukum Adigma, Vol 1. No 1 (2018)
Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Imu Hukum, Volume 16, No. 1 (2020)
Desy Nurkristia, Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah, Jurnal Suara Hukum, Volume 3 No. 2 (2021)
Marthin Luther Lambonan, Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Perturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jurnal Lex Et Societatis, Vol VI, No.8 (2018)
Abraham, Ana Silvia, Suradi, Gugurnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Girik Karena Adanya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatannya (Studi Kasus Putusan Perkara Pedata Nomor: 32/ PDT.G/ 2013/ PN SRG), Diponogoro Law Jurnal, Vol. 6 No. 2 (2017)
Rommy Haryono Djojorahardjo, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No 1 (2019)
Tuti Rezeki, Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Jurnal Varia Hukum, Edisi No. XXXIX (2018)
Reynaldi A. Dilapanga, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, No. 5 (2017)
Wijayanti, S., Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Putusan Ma Tentang Sengketa Tanah Meruya Selatan), Universitas Diponegoro, 2010
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
Peraturam Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah



