PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KRIMINOGEN

Agus Hariadi

Abstract

Peristiwa pemberontakan atau kekacauan di Lembaga Pemasyarakatan akhir-akhir ini, seperti di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, ternyata disebabkan karena para narapidana protes terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Mereka, khususnya narapidana koruptor dan bandar narkoba, merasa dirugikan, merasa menjadi korban, merasa diperlakukan diskriminatif, dalam pemberian hak-haknya di dalam lembaga pemasyarakatan, terutama hak untuk mendapatkan remisi. Kekeliruan perumusan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi pangkal terjadinya tindak pidana baru (kriminogen). Menjadi indikasi yang sangat kuat bahwa Peraturan Pemerintah tersebut dibuat tidak sesuai prosedur yang ada, sebagaimana diaturĀ  dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Keywords

regulasi; kriminogen

Full Text:

PDF

References

Ahmad Sodiki, Strategi Penguatan Prolegnas Untuk Membentuk Hukum Berkaarakter Responsif (makalah), Bogor: 2010.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Jakarta: 2014.

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undan Berkelanjutan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2011.

Moh. Mahmud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta, LP3EES: 2006.

Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembanguan, Bandung, Alumni: 1979.

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas: 2003.

Zudan Arif Fakrulloh, Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nations Conventions Against Corruption, 2003).

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Putusan Peradilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/ HUM/ 2013, terkait uji materiil PP Nomor 99 Tahun 2012.