Peraturan Daerah Horison dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Tinjauan Yuridis Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing)

Wisnu Indaryanto

Abstract

The impact of Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments seems to be quite perplexing for Regional Governments. This is due to changes in the nomenclature of several user fees that are a source of revenue for the region. The levy on the use of foreign workers is one of them. A quo law also includes orders for an omnibus law regional regulation in terms of regional taxes and levies, as well as a horizon regional regulation. A horizon regulation is a regional regulation whose validity period is limited or whose validity period is known at the time it is formed. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The conclusion of this paper is the formation of a Perda Horizon by the Regional Government as a consequence of Law No. 1 of 2022.

Keywords

horizon regional regulations; taxes and levies; foreign workers

Full Text:

PDF

References

Buku

A. Garner, Bryan. 2004. Black′s Law Dictionary (8th ed. 2004).

Crabbe, VCRAC. 1994. Legislative Drafting, London: Cavendish Publishing Limited.

Fisher, Ronald C. 1996. State and Local Public Finance: Institutions, Theory, and Policy. 2nd Edition Burr Ridge, Illinois: Richard D. Irwin Incorporated.

Hiariej, Eddy O.S. 2009. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Huda, Ni’Matul. 2010. Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Yogyakarta: FH UII PRESS.

Ibrahim, Johnny. 2011. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.

Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius.

Kaloh, J. 2009. Kepemimpinan Kepala Daerah; Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Hadjon, Philipus .1993. Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

Pudyatmoko, Sri. 2009. Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2010. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung: Penerbit Nusa.

S.W. Sumardjono, Maria. 2014. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Soekanto, Soerjono. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cetakan 10, Jakarta: Rajawali Pers.

Sutedi, Andrian. 2010. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.

Vlies, I.C. van der. 2005. Handboek Wetgeving (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan) terjemahan, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Widjaja, H.A.W. 2014 Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakareta: Rajawali Pers.

Jurnal

Sudarmono Hadi, Seno. 2019. Analisis Pengaruh Potential Loss tergadap BPHTB pada UPPRD Tambora Jakarta Barat, Jurnal Akrab Juara Volume 4 Nomor 3 Edisi Agustus 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Lain-Lain

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, versi Desember 2017.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2021, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.