Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif

Ayon Diniyanto

Abstract

Pembentukan Peraturan Desa saat ini dapat dikatakan telah berkembang secara pesat dari segi kuantitas. Karena hampir setiap desa pada setiap tahun membentuk Peraturan Desa. Tetapi perkembangan tersebut tidak diikuti dengan aspek demokrasi dan aspirasi dalam pembentukannya. Hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan yaitu (1) bagaimana mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa? dan (2) bagaimana desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif? Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa pembentukan Peraturan Desa sudah sesuai dengan aspek peraturan perundang-undangan. Namun pembentukan tersebut secara substansi tidak demokratis dan aspiratif. Walaupun telah ada proses mekanisme penyerapan aspirasi, tetapi proses tersebut hanya dilakukan secara formal saja dan belum maksimal dalam hal substansi. Hal ini sesuai dengan bukti-bukti yang ada dalam artikel ini. Kondisi tersebut tentu membutuhkan formulasi desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Penelitian ini telah berhasil memformulasikan desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Desain tersebut tidak hanya bersifat formal saja, melainkan juga bersifat substansi. Desain tersebut juga menempatkan masyarakat sebagai pusat untuk terlibat dalam pembentukan Peraturan Desa melalui penyerapan aspirasi yang terbuka dan demokratis.

Keywords

Aspiratif; Demokratis; Desain, Pembentukan; Peraturan Desa

Full Text:

PDF

References

Buku

Friedman, Lawrence. M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

HR, Ridwan. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994. An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. California: SAGE Publications, Inc.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2016. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Great Britain: Royal College of Nursing.

Muhtada, Dani, dan Ayon Diniyanto. 2018. Dasar-Dasar Ilmu Negara. Semarang: BPFH Unnes.

Mulyono, Sutrisno Purwohadi. 2015. Model Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Demokrasi Partisipatoris: Suatu Alternatif Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Semarang: Abshor.

Rodiyah. 2016. Aspek Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Semarang: BPFH Unnes.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2009. Ragam-Ragam Penelitian Hukum. hlm. 121–141 dalam Buku Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, editor Sulistyowati Irianto dan Shidarta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal dan Artikel

Aidukaite, Jolanta. 2009. Old Welfare State Theories and New Welfare Regimes in Eastern Europe: Challenges and Implications. Communist and Post-Communist Studie Volume 42 Nomor 1, hlm.23–39.

Alamsyah, M. Nur. 2011. Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad Volume 03 Nomor 02, hlm. 647–660.

Bachri, Bachtiar S. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan Volume 10 Nomor 1, hlm. 46–62.

Bergh, Andreas. 2004. The Universal Welfare State: Theory and the Case of Sweden. Political Studies Volume 52 Nomor 4, hlm. 745–66.

Diniyanto, Ayon. 2016. Indonesian’s Pillars Democracy: How This Country Survives. JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Volume 1 Nomor 1, hlm. 105–14.

Diniyanto, Ayon. 2018a. Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019. Indonesian State Law Review Volume 1 Nomor 1, hlm. 83–90.

Diniyanto, Ayon. 2018b. Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 02, hlm. 422–29.

Diniyanto, Ayon. 2019a. Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem dan Tantangannya. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 16 Nomor 2, hlm. 160–72.

Diniyanto, Ayon. 2019b. Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 8 Nomor 3, hlm. 351–365.

Diniyanto, Ayon. 2021b. Peraturan Daerah Dana Cadangan: Strategi Alternatif Pembangunan Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 18 Nomor 4, hlm. 478–491.

Greve, Bent. 2008. What Is Welfare. Central European Journal of Public Policy Volume 2 Issue July, hlm. 50–73.

Hutauruk, Ahmad Fakhri, dan Andres M. Ginting. 2019. Pemerintah Nagori Rabhut 1968-2017. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 8 Nomor 2, hlm. 41–57.

Kwon, Huck Ju. 2007. Transforming the Developmental Welfare State in East Asia. DESA Working Paper Issue 40, hlm. 1-15.

Luthfy, Riza Multazam. 2021. Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 18 Nomor 4, hlm. 492–501.

Muhtada, Dani, Ayon Diniyanto, dan Ganang Qory Alfana. 2018. Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Volume 2 Nomor 2, hlm. 29–44.

Muhtada, Dani, Sudijono Sastroatmodjo, dan Ayon Diniyanto. 2018. Penguatan BUMDES Menuju Masyarkat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. dalam Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian pada Masyarakat. Volume 1, hlm. 439–446.

Muhtada, Dani, Sudijono Sastroatmodjo, dan Rodiyah. 2018. Model Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga: Identifikasi Problem, Tantangan, Dan Solusi Strategis. Laporan Penelitian. Universitas Negeri Semarang.

Nas, Jayadi, Nurlinah, dan Haryanto. 2019. Indigenous Village Governance: Lessons from Indonesia. Public Administration Volume 6 Nomor II, hlm. 94–104.

Ngarsiningtyas, Situ Khoiriyah, dan Walid Mustafa Sembiring. 2016. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Volume 4 Nomor 2, hlm. 161–175.

Phahlevy, Rifqi Ridlo. 2016. The Concept of Village Autonomy in Indonesia (Indonesian Constitution Perspective). Rechtsidee Volume 3 Nomor 1, hlm. 27–40.

Putri, Lia Sartika. 2016. Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 2, hlm. 161–175.

Rodiyah. 2013. Aspect Democracy in The Formation of Regional Regulation (Case Study The Formation of Regional Regulation About Education Perspective Socio-Legal). International Journal of Business, Economic and Law Volume 2 Nomor 3, hlm. 53–61.

Rodiyah, Indah Sri Utari, Dani Muhtada, dan Waspiah. 2018. Village Bureaucracy Reform in Demoractic and Autonomy Era in Indonesia: Study of the Establishment of Laws and Regulations. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law Volume 17 Nomor 4, hlm. 1–6.

Romli, Ombi, and Elly Nurlia. 2017. Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). CosmoGov Volume 3 Nomor 1, hlm. 36–54.

Internet

Diniyanto, Ayon. “Omnibus Law Dan Demokrasi Kita.” Artikel RechtsVinding. 25 Maret 2021a. Diakses tanggal 05 Agustus 2021a. https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=399

Zubaidah, Neneng. “Dana Desa Stimulasi Pembentukan BUMDes.” Sindonews.com. 18 Juli 2017. Diakses tanggal 02 Desember 2018. https://ekbis.sindonews.com/berita/1221704/34/dana-desa-stimulasi-pembentukan-bumdes