PENGATURAN MENGENAI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI KASUS PENGAKUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH)

Abstract

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat salah satunya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menunjukan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat hukum adat Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan Tengah yang telah hidup secara turun temurun berdasarkan kearifan budaya setempat. Keberadaan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sebuah lembaga adat yang telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, diharapkan dapat menjaga, memelihara, dan mempertahankan nilai-nilai hukum adat. Terlebih pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Demikian halnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang juga memberikan ruang bagi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Peraturan ini tentunya memberikan harapan kepada Masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak hak yang dimilikinya yaitu Wilayah Adat, Hukum Adat, Harta Kekayaan dan/atau benda-benda Adat serta Kelembagaan/Sistem Pemerintahan.