CATAT PERKAWINAN UNTUK KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM (STUDI KASUS: KABUPATEN MINAHASA UTARA)

Elfrida Ratnawati, Sri Nanang M Kamba, Januardo SP Sihombing, Julius F Maloringan

Abstract

Dalam statistik jumlah penduduk yang tidak memiliki akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara hingga 2021 tercatat sejumlah 58.617 orang, dari 109.111 orang yang status perkawinannya kawin. Banyak perkawinan hanya disahkan oleh agama dan kepercayaannya namun tidak dicatatkan pada negara, padahal perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu serta dicatatkan pada negara, ini amanat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Bagaimana mendorong masyarakat agar sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk kepastian dan perlindungan hukum dan Apakah usaha yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Sipil untuk menggerakkan masyarakat Minahasa Utara merupakan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini. Artikel ini berdasar pada penelitian hukum normatif yang didukung data primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptip dan ditarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke khusus. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara tidak mencatatkan perkawinannya karena kurangnya pemahaman akan amanat Undang-undang Perkawinan dan  menganggap pencatatan perkawinan hanya bagian dari administrasi saja dan tidak penting sehingga diabaikan dengan menjadikan biaya, waktu dan jauhnya perjalanan sebagai alasan. Usaha yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Sipil adalah memberikan pengarahan berupa penyuluhan kepada masyarakat agar sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan demi kepastian dan perlindungan hukum.

 

Keywords

Pencatatan Perkawinan; Kepastian; Perlindungan Hukum

Full Text:

PDF

References

Buku

Buku Profil Kependudukan di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019, h.9

Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari Sistem Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri , 2021

Jurnal

Abdullah Waisan, Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, e.prints.Universitas Diponegoro, 2010

A. Mukti Arto, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”, Nuansa Madani, Jakarta, 1999, h. 64-65.

Dian Mustika, tanpa tahun, Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam, online-journal.unja. ac.id.

Arbanur Rasyid, Status Hukum dan Akibat Perkawinan Siri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Tazkir, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Vol 3, No 6, 2008

D.Y. Witanto, “Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan”, Pustaka Publisher, Jakarta, 2012.

Ediwarman, Monograf Methodologi Penelitian Hukum, Sofmedia, Medan, 2015

Euis Nurlaelawati, “Pernikahan Tanpa Pencatatan, Istbat Sebuah Solusi, Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Volume 12, Nomor 2, Juli 2013

Masruhan, “Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Al Shariah Al Tahrir, Volume 13 Nomor 2, 2013

Neng Djubaidah, “Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Hukum Perjanjian”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume Nomor 3, 2010.

Zaki Amrullah, “MK Beri Status Hukum Anak Luar Nikah”, Beranda Indonesia, 17 Februari 2012, Diakses Pada Tanggal 20 April 2021

Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Tata Cara dan Persyaratan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.