Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Diane Prihastuti

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk meninjau penerapan desentralisasi dan otonomi dalam proses pemerintahan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan terkait desentralisasi sistem dan otonomi daerah. Proses Desen tralisasi Dan otonomi daerah itub Terhadap Proses Pembangunan Daerah era hati otonomi, bagaimana Peran Pemerintah Pusat Dan Daerah hati Rangka MEMBUAT Aturan Yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat.otonomi Penyanyi Bukan Sekedar pemencaran Pemerintahan tinjauan untuk review mencapai Dan memaksimalkan Pemerintahan, tetapi otonomi dimaknai sebagai Sebuah tatanan ketatanegaraan ( staatsrechttelijk), dan bukan hanya tatanan administrasi negara (a dministratiefrechttelijk ). Sebagai tatanan ketatanegaraan peran pemerintah pusat dan daerah yang Penting mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya Integrasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil. Bagaimana bisa mengantisipasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan desentralisasi dengan pentingnya dilakukan penataan daerah.

Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi, Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah

Keywords

Kata Kunci : Desentralisasi, Otonomi, Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah

Full Text:

PDF

References

A. Buku-buku

Andi Pangerang Moenta & Syafa’at Anugrah Pradana, 2018, Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada,Depok

Ateng Syafruddin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal ProJustisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.

Haw Widjaja, 2017, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Rajawali Pers, Depok.

Jimly Asshiddiqie, 2020, Teori Hierarki Norma Hukum, Konstitusi Press, Jakarta.

Lincoln Arsyad, 2016, Pengantar Perancanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Cet.3, Yogyakarta.

Lukman Hakim, 2012, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Setara Press, Malang.

M. Solly Lubis, 2008, Hukum Tata Negara, CV. Bandar Maju, Bandung

Makmun, 2004, Potret Perekonomian Daerah Sebelum dan Era Desentralisasi Fiskal, Bunga Rampai Hasil Penelitian.

Salleh Syariff, 1953, Otonomi dan Daerah Otonom, Endang, Jakarta.

Sjafrizal, 2017, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi, Rajawali Pers, Depok.

SLS Danuredjo, 1967, Otonomi di Indonesia dalam Rangka Kedaulatan, Alras, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tjahya Supriatna, 1996, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Bumi Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 58, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 61, ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 66, ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 31, ayat 1-4, UU N0. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.