PERATURAN DAERAH DANA CADANGAN: STRATEGI ALTERNATIF PEMBANGUNAN DAERAH

Ayon Diniyanto

Abstract

Reformasi dan Perubahan Konstitusi yang terjadi di Indonesia telah membuka keran lahirnya otonomi daerah. Dampaknya daerah semakin otonom dan dapat melakukan pembangunan sesuai dengan kekuatan dan kreatifitas yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan otonomi daerah memberikan terjadinya kesenjangan. Daerah yang kaya akan semakin kaya, sedangkan daerah yang miskin berpotensi terus miskin. Akibatnya banyak daerah miskin yang tidak dapat melakukan pembangunan karena keterbatasan yang dimiliki, salah satunya keterbatasan anggaran. Perda dana cadangan merupakan salah satu strategi alternatif yang dapat dilakukan untuk pembangunan daerah. Perda dana cadangan diharapkan mampu menyelesaikan problem atau kendala keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Penelitian ini menemukan Perda dana cadangan sebagai strategi alternatif pembangunan daerah dengan menguraikan (1) Perda dana cadangan di era otonomi daerah; dan (2) Perda dana cadangan dan pembangunan daerah. Penelitian ini juga menemukan kendala yang dihadapi dalam pembentukan dan pelaksanaan Perda dana cadangan.

Keywords

Perda: Dana Cadangan; Strategi; Pembangunan Daerah

Full Text:

PDF

References

Amin Wahyudi, Sudah Tiga Tahun, Proyek Jembatan Merah Purbalingga Belum Tuntas, https://serayunews.com/berita/sudah-tiga-tahun-proyek-jembatan-merah-purbalingga-belum-tuntas/ diakses pada tanggal 20 Februari 2021.

Badrudin, Rudy & Baldric Siregar. (2015). The evaluation of the implementation of regional autonomy in Indonesia. Economic Journal of Emerging Markets., Vol. 7 No. 1, April 2015. pp. 1-11.

Danny Adriadhi Utama, Suap Proyek Islamic Center, Bupati Purbalingga Divonis 7 Tahun Penjara, https://m.merdeka.com/peristiwa/suap-proyek-islamic-center-bupati-purbalingga-divonis-7-tahun-penjara.html diakses pada tanggal 20 Februari 2021.

Endah, Kiki. (2016). Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan Moderat: Modern dan Demokratis. Vol. 2 No. 2, Mei 2016. Hal. 797-804.

Gunawan. Tt. Kedudukan dan Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Suatu Peraturan Daerah di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. hal. 1-19.

Haryanto. (2016). Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Studi Awal . Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan., Vol. 9 No. 2, Juli 2016. hal. 111-124.

Jaya, Wihana Kirana. (2010). Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia dalam Perspektif Teori Ekonomi Kelembagaan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada., 23 Desember 2010. hal. 1-24.

Muhtada, Dani dan Ayon Diniyanto. (2017). Harmonisasi Peraturan Dearah: Tantangan dan Strategi di Era Otonomi Daerah. Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke – 4 “Penataan Regulasi di Indonesia”. 10-13 November 2017, Jember. hal. 102-116..

Muhtada, Dani dan Ayon Diniyanto. (2018). Dasar-Dasar Ilmu Negara. BPFH Unnes. Semarang.

Moonti, Roy Marthen. (2019). Regional Autonomy in Realizing Good Governance.Substantive Justice International Journal of Law., Vol. 2 Issue. 1, June 2019. pp. 43-53.

Nazar Nurdin, Alasan Hakim Vonis Bupati Purbalingga 7 Tahun Penjara, https://regional.kompas.com/read/2019/02/06/18353171/alasan-hakim-vonis-bupati-purbalingga-7-tahun-penjara?page=all diakses pada tanggal 20 Februari 2021.

Noor, Muhammad. (2012). Memahami Desentralisasi Indonesia. Interpena. Yogyakarta.

Rahdyan Trijoko Pamungkas, Banggar DPRD Purbalingga Sidak Tiga Mega Proyek. Ini Hasil dan Rekomendasinya, https://banyumas.tribunnews.com/2020/01/17/banggar-dprd-purbalingga-sidak-tiga-mega-proyek-ini-hasil-dan-rekomendasinya diakses pada tanggal 20 Februari 2021.

Safitri, Sani. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Criksetra., Vol. 5 No. 9, Februari 2016. hal. 79-83.

Thesaurianto, Kuncoro. (2007). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kemandirian Daerah. Tesis. Universitas Diponegoro.