Implementasi Pengaturan Penataan Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota secara Berjenjang dan Komprehensif

Ananda Prima Yurista

Abstract

Penataan ruang di Indonesia yang diatur dalam UU Penataan Ruang, mengacu pada konsep penataan ruang yang berjenjang dan komprehensif, serta asas keterpaduan. Dalam implementasinya, penataan ruang yang berjenjang dan komprehensif, serta asas keterpaduan, ini tidak mudah untuk diterapkan bahkan menimbulkan dilemma. Pada konteks penyusunan RTRW Kabupaten Sleman misalnya timbul pertanyaan bagaimana konsep berjenjang dapat dilaksanakan apabila Perda RTRW DIY sebagai acuan penyusunan RTRW Kabupaten Sleman disusun dengan tidak patuh pada pedoman dalam Permen ATR No. 1 Tahun 2018? Kemudian, bagaimana dengan penentuan kawasan pertambangan yang telah ditetapkan oleh Pempus/Pemprov apakah harus tetap diakomodasi dalam RTRW Kabupaten Sleman apabila hal itu berpotensi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan? Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normative dan yuridis empiris. Hasil temuan dalam penulisan menghasilkan kesimpulan bahwa, Perda RTRW DIY tetap harus diacu dalam RTRW Kabupaten Sleman, dengan tetap berpegang pada pedoman yang diatur dalam Lampiran II Permen ATR No. 1 Tahun 2018. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atas dilemma penentuan kawasan pertambangan yakni melalui mekanisme koordinasi antara Pemkab dan Pemprov dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (2) UU No, 3 Tahun 2020. Selain itu, yakni melalui upaya pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pemkab dengan peluang keberhasilan yang terbatas.

Keywords

penataan ruang, berjenjang, komprehensif

Full Text:

PDF

References

Ananda Prima Yurista, 2015, Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 terhadap Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Tesis, FH UGM, Yogyakarta.

Anonim, “Metode Penelitian”, https://core.ac.uk/download/pdf/33486141.pdf, diakses 16 Maret 2018.

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, “Lintas Sektor Kabupaten Batang”, https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3460, diakses 13 Oktober 2020.

Economic Commission for Europe Geneva, “Spatial Planning Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition”, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/spatial_planning.e.pdf, diakses 13 Oktober 2020.

Imam Sukadi, “Asas Contrarius Actus sebagai Kontrol Pemerintah terhadap Kebebasan Berserikat dan Bekrumpul di Indonesia”, Mimbar Keadilan, Vol. 12, No. 2, Agustus 2019 – Jnauari 2020.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Sambutan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah”, disampaikan dalam kegiatan Acara Sosialisasi Peraturan Presiden tentang RTR Pulau dan Kawasan Strategis Nasional, 31 Januari 2012.

Ministry of Regional Development, “National Spatial Development Concept 2030”, http://www.esponontheroad.eu/dane/web_espon_library_files/682/national_spatial_development_concept_2030_summary.pdf, diakses 13 Oktober 2020.

Mochamad Adib Zain dan Ananda Prima Yurista, 2014, Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia, Laporan Penelitian, Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Muhamad Yamin, 1960, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid Ketiga, Setneg, Jakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1979, Perihal Penelitian Hukum, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).