MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Rachmadi Usman

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan  hal  yang  tidak  terkait  dan  menentukan  kesahan  suatu  perkawinan.  Meskipun  perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.

Keywords

pencatatan perkawinan; peraturan perundang-undangan; perkawinan Indonesia

References

Buku dan Artikel

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1986, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung.

Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta.

Agustina, Rosa, 2012, "Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia", Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga, dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia, Wilbert D. Kolkman, et.al., Pustaka Larasan, Denpasar.

Baswedan, Anies, dkk, 2010, "Laporan Utama: Revisi Undang-Undang Perkawinan", Update Indonesia, Volume IV, Nomor 10, Maret.

Darmabrata, Wahyu, 2010, "Perkembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar Internasional

"Progressive Development of Marriage

Law", Universitas Pancasila, Jakarta.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang- undangan Departemen Kehakiman, tanpa tahun, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Perkawinan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta.

Djubaidah, Neng, 2010, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasan, Djuhaendah, 1988, Hukum Keluarga Setelah Berlaku UU No. 1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional), Armico, Bandung.

Hazairin, 1975, Tinjauan Mengenai Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Tintamas, Jakarta.

Isnaeni, Moch., 2015, Hukum Perkawinan

Indonesia, Revka Petra Media, Surabaya.

, 2016, Pijar Pendar Hukum Perdata, Revka Petra Media, Surabaya.

Kharlie, Ahmad Tholabi, 2013, Hukum Keluarga

Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

M., Muhammad Arsyad, tanpa tahun, Perkawinan Yang Tidak Tercatat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, http://www.pa- mempawah.go.id/.../PERKAWINAN% 20

YANG%20TIDAK%2 (diakses tanggak 30 Juli

.

M.K. Anshary, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Manan, Abdul, 2006, Aneka Masalah hukum

Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta.

Marbuddin, 1997/1998, Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek

Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

Mardjono, Hartono, 1997, Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara, Mizan, Bandung.

Marsal, Arif dan Ryna Parlyna, 2015, “Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syaratr Administratif”, An-Nur, Volume 4, Nomor 1, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, Riau.

Masruhan, November 2013, "Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah", Al-Tahrir, Volume 13, Nomor 2.

Mubarok, Jaih, 2005, Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bani Quraisy, Bandung.

Mustika, Dian, tanpa tahun, Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam, online-journal.unja. ac.id. (diakses tanggal 28 Maret 2017).

Muzarie, Mukhlisin, 2002, Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil, Pustaka Dinamika, Yogyakarta, 2002.

Natadimaja, Harumiati, 2009, Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan,

, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, Kencana, Jakarta.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1986, Pluralisme dalam Perundang-undang Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personan en Familie-Recht), 2008, Airlangga University Press, Surabaya.

Ramulyo, Mohd, Idris, 1999, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta.

Ritonga, Iskandar, 1999, Wanita dalam Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Madani, Jakarta.

Rizani, Rasyid, tanpa tahun, Kaidah-kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama, www.badilag.go.id. (diakses tanggal 28 Maret

.

Rofiq, Ahmad, 2013, Hukum Perdata Islam Di

Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, dan Mujibussalim,

, "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya", Jurnal Ilmu hukum, Volume 2, Nomor 2, November.

Sakkirang, Sriwaty, 2011, Hukum Perdata, Teras, Yogyakarta.

Shomad, Abd., 2012, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam, Kencana, Jakarta.

Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1979, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

Subekti, Trusto, September 2010, "Sahnya

Syawali, Husni, 2009, Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Usman, Rachmadi, 2006, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahyudi, Muhamad Isna, 2014, Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan, Bandung: Mandar Maju.

Witanto, D.Y., 2012, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Zahri, A., tanpa tahun, Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam", http://badilag. net/data/ ARTI KEL/Argument asi % 20Yuri di s% 20

Pencatatan% 20 Perkawinan%20dlam%20

Perspektif%20Hukum%20Islam.pdf. (diakses tanggal 29 Maret 2017).

Peraturan Perundang-undangan, Putusan

Pengadilan dan Fatwa

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,

Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1985, Jakarta: Pradnya Paramita.

Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau

dari Hukum Perjanjian", Jurnal Dinamika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Hukum, Volume 10 Nomor 3.

Sudarsono, 2010, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta.

Supani, 2011, Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih", http://almanahij.net/.../Pencatatan%

perkawinan%20dlm %20teks% 20 per%20

(diakses tanggal 27 Maret 2017).

Supriyadi, Dedi dan Mustofa, 2009, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Pustaka Al-Fikriis, Bandung.

Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Kencana, Jakarta.

Syahuri, Taufiqqrohman, 2013, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 21).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember

No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 694).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1975

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3050).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun

tentang Perkawinan.

Draft Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2008.

Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum Nikah Sirri, sidang Tarjih, yang disidangkan pada hari Jum'at tanggal 8 Jumadal Ula 1428

H/25 Mei 2007 Masehi.