STATUS HUKUM PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN KEPADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DAN PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI (STUDI DI DESA ADAT BALUK, JEMBRANA, BALI)

I Gede Kusuma Artika, Dian Aries Mujiburohman, Akur Nurasa, Sutaryono Sutaryono

Abstract

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat di Bali semakin kuat dengan terbitnya UU LKM dan Perda LPD. Kegiatan usaha LPD mendapat tanggapan yang positif dari krama desa, terutama dalam memberikan modal usaha melalui pinjaman. Dalam melaksanakan salah satu kegiatan perbankan tersebut, LPD melakukan pengikatan jaminan melalui pembebanan Hak Tanggungan (HT), namun disisi lain LPD merupakan lembaga milik adat yang hanya tunduk terhadap hukum adat. Penelitian ini mengkaji bagaimana status hukum pemberian HT kepada LPD dikaitkan dengan bentuk hukum kelembagaan LPD dan mengkaji upaya yang ditempuh LPD dalam menyelesaikan kasus wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian HT kepada LPD sah dan berkepastian hukum. Selain itu upaya yang ditempuh oleh LPD dalam menyelesaikan kasus wanprestasi adalah penyelesaian secara adat berdasarkan awig-awig atau gugatan di pengadilan dimana proses penyelesaian sengketa selalu diawali dengan paruman adat.

Keywords

LPD, hak tanggungan, status hukum, wanprestasi

Full Text:

PDF

References

Buku

Ali, Chidir. 1999. Badan Hukum. Bandung: Alumni. 1999.

Purwosutjipto, H.M.N. 1982. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Sadiartha, Anak Agung Ngurah Gede. 2020. Upacara Medewa Saksi sebagai Solusi Mengatasi Krisis, Manajemen Lembaga Perkreditan Desa, Banyumas: Cakrawala Satria Mandiri.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

Jurnal

Anak Agung Ngurah Gede Sadiartha. 2017. Lembaga Perkreditan Desa Sebagai Penopang ke-Ajegan Budaya Ekonomi Masyarakat Bali. Jurnal Kajian Bali. Volume 7, Nomor 2, hlm. 1-18.

Asri Diamitri Lestari. 2014. Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, hlm. 1-17.

Evi Dewi Sri Mulyani, Cepi Rahmat Hidayat, Giska Safinaz Julyani. 2019. Perbandingan Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode SAW dan WP Dalam Pemberian Pinjaman. Cogito Smart Journal, 5(2), hlm. 239-251.

Evie Hanavia. 2017. Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Title Eksekutorial Dalam Sertipikat Hak Tanggungan. Jurnal Repertorium volume 4, Nomor 1, hlm. 21-27.

I Made Elly Virnawan & I Gede Cahyadi Putra. 2014. Efisiensi Penyaluran Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Marga-Tabanan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Volume 9, Nomor 3, hlm. 101-110.

Lila Retnani Utami & V. Wiratna Sujarweni. 2020. Peran Lembaga Keuangan Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta). Jurnal MONEX volume 9, Nomor 1, hlm. 86-96.

Moh Indra Bangsawan. 2019. Kebijakan Sertifikasi Tanah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ni Made Devi Jayanthi, I Gust i Ngurah Wairocana, I Wayan Wiryawa. 2017. Status Dan Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Terkait Pengikatan Jaminan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Jurnal Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(2), hlm. 201-212.

Putu Dewika Angganingrum. 2011. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rayhanna N. P. Muhammad. 2018. Eksekusi Hak Tanggungan Karena Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Bank, Jurnal Lex Et Societatis, 6(10), hlm. 14-20.

Satrio Adi Nugroho. 2016. Analisis Yuridis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Mengenai Roya Partial (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kota Medan). Premise Law Journal, 21, hlm. 1-20.

Yenna Sri Mardiana, Hermanto Siregar, Bambang Juanda. 2016. Pengaruh Sertifikasi Tanah Terhadap Nilai Tanah dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, 2(3),hlm. 304-311.

Internet

Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2016. Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasca Diundangkan Undang-Undang Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pendapat Hukum yang disampaikan oleh Kelompok Ahli Bidang Hukum Pemerintah Provinsi Bali. https://webcache.googleusercontent.com /search?q=cache:_D_bCkFiFekJ:https:// simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/42fd10dfefcd82c23ffd75c99d5a95ce.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id, di akses tanggal 1 Januari 2021

Meliza Efriani & Ratna Widayati. 2019. Aktivitas Pemberian Kredit Usaha Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kapas. OSF Preprints. doi.org:10.31219. https://osf.io/xh8sw, diakses 1 Januari 2021.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 151 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990.

Keputusan Bupati Jembrana Nomor 366/PMD/2010 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

Awig-awig Desa Adat Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, 2009.

Perarem Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Baluk Tahun 2017.