IMPLIKASI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

May Lim Charity

Abstract

Indonesia sebagai Negara demokrasi kontitusional terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif berdasar prinsip check and balance untuk mewujudkan kekuasaan berimbang dan dibatasi Konstitusi. Wujud prinsip check and balance dalam ketatanegaraan Indonesia terlihat pada fungsi pengawasan DPR RI yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Fungsi a quo dalam penerapannya dapat digunakan melalui hak angket untuk menyelidiki segala bentuk pelaksanaan UU maupun kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pelaksanaan hak angket ditujukan kepada KPK agar dapat membuka hasil pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani. Penggunaan hak angket tersebut merupakan upaya DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan. Berdasarkan keterangannya, Miryam S Haryani menyatakan bahwa dirinya mendapat tekanan dari anggota DPR RI agar tidak menyampaikan peristiwa yang sebenarnya. Hak angket DPR RI kepada KPK pada dasarnya dapat dilakukan terkait pelaksanaan suatu UU yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket DPR RI kepada KPK tidak sesuai dengan prinsip check and balance dalam system ketatanegaraan Indonesia mengingat hak a quo tidak memenuhi rumusan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 dan bertentangan dengan UU KIP serta UU KPK sebagai lex specialis. Penelitian ini menggunakan penelitian normative.

Keywords

hak angket; DPR RI; KPK

Full Text:

PDF

References

Chazawi, Adami, 2014. Hukum Pidana Materiil dan Fomil Korupsi di Indonesia, Bayumedia. Malang. Hlm. 303.

Soehino, 2000. Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta.

Hlm. 87.

Soemantri, sri, 1993. Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali ke Undang- undang Dasar 1945, pustaka sinar harapan, Jakarta. hlm. 285.

Bobby, Max, 1994. DPR RI RI Dalam Perspektif Sejarah Dan Tatanegara, pustaka sinar harapan, Jakarta. Hlm. 71.

M Hadjon, Philipus, 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajahmada University Press, Yogyakarta. Hlm. 82.

Huda, Niā€™Matul. 2014, Hukum Tata Negara

Indonesia, rajawali pers, Jakarta. Hlm. 107

Asshiddiqie, Jimly, 2013. Pengantar Ilmu hukum

Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta.

Wiyanto, Rony. 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. 2012, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 172.

INTERNET

Saldi Isra. Konstitusi, Konstitusionalisme, dan Demokrasi Konstitusional. https://www. saldiisra.web.id. (diakses pada tanggal 09 mei

.

Dwi Arif Wibowo. Teori-Teori Demokrasi. https:// dwiarifwibowo.worDPR RIess.com. (diakses pada tanggal 09 mei 2017).

Zaid Wahyudi. Penyalahgunaan Kekuasaan; Gagalnya Sistem Kendali Diri. rumahpengetahuan.web.id. (diakses pada tanggal 09 mei 2017)