PETA JALAN MENUJU PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SERTIFIKASI PROFESI (SEBUAH USULAN SEDERHANA)

Rizky Amalia Putri

Abstract

Kebijakan sertifikasi profesi dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia merupakan prioritas utama sebagai upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia ditengah-tengah tantangan globalisasi ekonomi dan jebakan bonus demografi yang dihadapi Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah upaya menganalisis, mengkaji dan mengembangkan kebijakan sertifikasi profesi yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka karena kajian yang dilakukan hendak mengurai berbagai kebijakan sertifikasi profesi yang telah ditempuh pemerintah, dan mendorong lahirnya reformulasi kebijakan sertifikasi profesi berdasar temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum banyak perubahan baik yang signifikan terhadap kondisi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia hingga saat ini. Secara substansi diperlukan upaya lebih lanjut dalam potensi kependudukan dan ketenagakerjaan yang tidak hanya berkaitan dengan sosialisasi tentang sertifikasi profesi kepada masyarakat, namun berkaitan pula dengan penekanan reformulasi kebijakan sertifikasi profesi.

Keywords

Kebijakan Publik; Pembangunan Sumber Daya Manusia; Sertifikasi Profesi; Jebakan Bonus Demografi; Globalisasi Ekonomi.

Full Text:

PDF

References

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Sebelum Amandemen)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/II/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi

Buku

Adolf, Huala. 2015. Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar Cetakan 6. Bandung: CV. Keni Media.

Asshiddiqie, Jimly. 2018. Konstitusi Keadilan Sosial. Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia. Jakarta: Kompas.

Boediono. 2019. Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Konseptual dan Empirik). Jakarta: Kamboja Kelopak Enam.

Hasan, Djuhaendah. 2017. Perkembangan Hukum Bisnis dalam Era Globalisasi. Bandung: Corleone Books.

ILUNI FEB UI. 2017. Indonesia Tahun 2030 : Ide dan Gagasan Ekonomi Muda FEB UI Cetakan 1. Jakarta: PT. Gramedia.

Indiahono, Dwiyanto. 2017. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis Edisi 2 Revisi. Yogjakarta: Gava Media.

Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan II. Yogjakarta: Kanisius.

Redi, Ahmad. 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekarwo. 2019. Dual Track Strategy, Pendidikan Vokasional dan Pelatihan, Solusi Peningkatan Daya Saing SDM. Surabaya: PT. Elex Media Komputindo.

Suratman, dkk. 2019. Hukum dan Kebijakan Publik. Bandung: PT. Refika Aditama.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogjakarta:CAPS.

Sumber Lain-Lain

Arifin, Doedoeng Z. 2009. Analisis 10 Tahun Kebijakan Sertifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi, Buletin BPKSDM edisi III.

Andriani, SE, MA. (Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan). 2020. Urgensi Pembentukan UU Cipta Kerja. Dalam acara Webinar “Gonjang-Ganjing Undang-Undang Cipta Kerja” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) pada hari Sabtu, 7 November 2020 Pukul 09.00-12.00 WIB.

Badan Pusat Statistik, Di akses melalui https://www.bps.go.id/.

BAPPENAS. 2017. “Siaran Pers, Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan”. Di akses melalui https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf.

Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS. 12 Juli 2011. “Kajian Ringkas: Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan Di Kementerian PPN/BAPPENAS”. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Laporan Dampak ASEAN Economic Community Tehadap Sektor Industri dan Jasa, serta Tenaga Kerja di Indonesia, Nomor: LAP.-10/KF.4/2014. Tim Kajian Dampak MEA, Jakarta.

Kusuma, Hendra. 19 November 2020. “Tingkat Produktivitas RI Rendah, Sri Mulyani: Sudah 3 Dekade”. Di akses melalui https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5261949/tingkat-produktivitas-ri-rendah-sri-mulyani-sudah-3-dekade.

Jelantik, Alit K. Salain, Mayun Nadiasa. Januari 2014. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Konstruksi Untuk Memiliki SKA/SKTK Pada Kontraktor Di Kabupaten Badung. Jurnal Spektran, Vol.2. No. 1. Di akses melalui https://ojs.unud.ac.id/index.php/jsn/article/view/7901/59 .