PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Diya Ul Akmal

Abstract

Penataan sistem merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Negara sebagai tertib hukum harus melakukan penyempurnaan dalam sistem hukumnya. Substansi hukum sebagai salah satu subsistem hukum memiliki berbagai permasalahan sehingga harus segera diperbaiki. Dalam tata hierarki Peraturan Perundang-Undangan, setiap aturan yang dibuat harus berkesinambungan dan tidak boleh saling bertentangan. Pembentukannya pun harus didasarkan pada kebutuhan serta mendengarkan aspirasi masyarakat. Aturan hukum yang dibentuk dengan baik akan menciptakan kepastian hukum yang baik. Pada akhirnya hukum yang dibuat bertujuan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penyempurnaan yang harus dilakukan didalam sistem hukum Indonesia berkaitan dengan keberadaan Ketetapan MPR dan kedudukan Pancasila. Selain itu penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi prospek agar hak konstitusionalitas warga negara dijamin sepenuhnya tanpa harus menunggu diberlakukannya suatu Undang-Undang. Serta diperlukannya lembaga yang mengawasi pembentukan peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penataan hukum dan pengawasan pembentukannya diharapkan dapat memperkuat sistem hukum Indonesia.

Keywords

Sistem Hukum, Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Hukum

Full Text:

PDF

References

Buku

A. Ubaedillah, 2015, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, Prenadamedia, Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2, Rineka Cipta, Jakarta.

C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Engelien R. Palandeng, dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jala Permata, Jakarta.

H.A.S Natabaya, 2008, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Konstitusi Press dan Tatanusa, Jakarta.

Hans Kelsen, 2018, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Terjemahan Raisul Muttaqien dari General Theory of Law and State (1971), Nusa Media, Bandung.

Kaelan, 2014, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.

Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York.

M. Solly Lubis, 2009, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, CV. Mandar Maju, Bandung.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, PT Kanisius, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel Jurnal

Ahmad Gelora Mahardika, “Politik Hukum Hierarki Tap MPR Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16 Nomor 8, September 2019.

Alek Karci Kurniawan, “Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 4, Desember 2014.

Derita Prapti Rahayu, “Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia”, Yustisia. Volume 4 Nomor 1 Januari - April 2015.

Diya Ul Akmal, Fatkhul Muin, Pipih Ludia Karsa, “Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law” Jurnal Cita Hukum, Volume 8 Nomor 3, 2020.

Fais Yonas Bo’a, “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 1, Maret 2018.

Ibnu Sina Chandranegara, “Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara Kajian Atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009”, Jurnal Yudisial, Volume 5 Nomor 1, April 2012.

Jutta Limbach, “The Concept of the Supremacy of the Contitution”, The Modern Law Review, Volume 64 Nomor 1, January 2001.

M. Laica Marzuki, “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, Jurnal Konstitusi. Volume 7 Nomor 4, Agustus 2010.

Maruarar Siahaan, “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan”, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 4, Agustus 2010.

Maryanto, “Urgensi Pembaruan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, Yustisia. Volume 4 Nomor 1 Januari-April 2015.

Meirina Fajarwati, “Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 48 Nomor 1, 2018.

Muhammad Reza Maulana, “Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review”, Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 4, Desember 2018.

Richard H. Fallon, Jr, “’The Rule of Law’ as a Concept in Constitutional Discourse”, Columbia Law Review. Volume 97 Nomor 1, Januari 1997.

Salahudin Tunjung Seta, “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17 Nomor 2, Juni 2020.

Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)” Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 1, Maret 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Internet

Absori, Fatkhul Muin, 2016, “Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif”, Prosiding Konferensi Nasional Ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), didownload pada laman http://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9402, pada tanggal 25 oktober 2020, pukul 19:26 WIB.

Andi Muhammad Asrun, “Tertib Hukum, Demokrasi, dan Negara Hukum”, diakses pada laman https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20181010034037.pdf, tanggal 12 Juli 2021, pukul 20:38 WIB.

Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, diakses pada laman http://mkri.id/, tanggal 1 April 2020, pukul 22:01 WIB.

Purnomo Sucipto, “Ihwal Pembatalan Perda”, diakses pada laman http://setkab.go.id/ihwal-pembatalan-perda/, tanggal 25 Oktober 2020, pukul 19:20 WIB.