POLITIK HUKUM PENGATURAN PERATURAN DESA DALAM PRODUK HUKUM

Riza Multazam Luthfy

Abstract

The discussion about Village Regulation arrangements in legal products is closely related to theory of legal politics. Based on a legal politics review, the Village Regulation arrangements in legal products are different. At one time, the Village Regulation was regulated in a Decree of the People's Consultative Assembly (Tap MPR). However, at other times, Village Regulation was regulated in acts (Undang-Undang). The Village Regulation arrangements always changes. There are times when the legal product regarding the formation of legislation regulates Village Regulation in a number of norms. However, there are times when the legal product regarding the formation of legislation does not regulate it. Furthermore, there are differences in Village Regulation arrangements in legal products concerning the formation of statutory regulations. There are legal products that state Village Regulation explicitly in the types and hierarchies of statutory regulations. However, there are also legal products that mention it implicitly through the articles. In addition to it shows that the Village Regulation arrangements in legal products depends on the wishes of the compiler, the position of Village Regulation in the national legal system can also be seen from the regulation in legal products. If the Village Regulation is regulated explicitly through its articles, the position of the Village Regulation will be stronger. If the Village Regulation is regulated implicitly, the position of the Village Regulation is weaker. If acts or other legal products do not regulate Village Regulation, their position is very weak.

Keywords

Legal Politics, Village Regulation, Legal Products

Full Text:

PDF

References

Buku

Agus Anjar, 2019, Politik Hukum: Sebuah Pendekatan Sosial, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

Mirza Nasution, 2015, Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Puspantara, Medan.

Nurus Zaman, 2020, Politik Hukum dalam Negara Kesatuan: Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum, Literasi Nusantara, Malang.

Jurnal

Ari Wuisang, “Reposisi Peraturan Desa dalam Hierarki Perundang-undangan”, Pakuan Law Review, Volume IV Nomor 1 Januari-Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Lia Sartika Putri, “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance of Village Regulation)”, Jurnal Legislasi Indonesia: Volume 13 Nomor 02 - Juni 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagus Oktafian Abrianto, “Eksistensi Peraturan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Yuridika: Volume 26 Nomor 3 September-Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

------------. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

------------. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-ndangan.

------------. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

------------. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

------------. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

------------. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

------------. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

------------. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

------------. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

------------. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.