POLITIK HUKUM PENGATURAN PERATURAN DESA DALAM PRODUK HUKUM
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Agus Anjar, 2019, Politik Hukum: Sebuah Pendekatan Sosial, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
Mirza Nasution, 2015, Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Puspantara, Medan.
Nurus Zaman, 2020, Politik Hukum dalam Negara Kesatuan: Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum, Literasi Nusantara, Malang.
Jurnal
Ari Wuisang, “Reposisi Peraturan Desa dalam Hierarki Perundang-undangan”, Pakuan Law Review, Volume IV Nomor 1 Januari-Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Lia Sartika Putri, “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance of Village Regulation)”, Jurnal Legislasi Indonesia: Volume 13 Nomor 02 - Juni 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Bagus Oktafian Abrianto, “Eksistensi Peraturan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Yuridika: Volume 26 Nomor 3 September-Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
------------. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
------------. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-ndangan.
------------. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
------------. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
------------. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.
------------. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
------------. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
------------. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
------------. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
------------. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.



