KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA

Faiz Rahman

Abstract

Perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek penting yang perlu diterapkan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini salah satunya dilihat dari rencana pemerintah dalam menggunakan dan mengelola data masyarakat, termasuk data pribadi, melalui pemanfaatan berbagai teknologi baru seperti big data, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan lain sebagainya; serta beberapa kasus pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi yang terjadi beberapa waktu silam. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji persinggungan kepentingan antara individu dengan negara dalam penggunaan data pribadi, serta memahami dinamika pengaturan perlindungan data pribadi, khususnya yang terkait dengan SPBE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, kepentingan individu atas perlindungan privasi dan keamanan informasi, serta kepentingan Negara dalam mengembankan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan data pribadi masyarakat menjadi penting untuk diakomodasi dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi; dan Kedua, pengaturan mengenai data pribadi pada level UU masih diatur secara sporadis dengan tingkat pengaturan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi potensi inkonsistensi pengaturan, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan seperti segera mengesahkan RUU Data Pribadi, termasuk di dalamnya membahas terkait dengan definisi dan klasifikasi data, mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, pembatasan akses terhadap data pribadi jenis tertentu, serta meningkatkan standar keamanan informasi yang dipegang.

Keywords

perlindungan data pribadi; sistem pemerintahan berbasis elektronik; kerangka hukum

Full Text:

PDF

References

Act on the Protection of Personal Information (Act No. 57 of May 30, 2003) (Jepang, 2003).

Ayuwuragil, Kustin, “Kominfo Akui ‘Pencurian’ NIK dan KK Saat Registrasi Kartu SIM”, CNN Indonesia, 6 April 2018, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180305204703-213-280691/kominfo-akui-pencurian-nik-dan-kk-saat-registrasi-kartu-sim.

Charter of Fundamental Rights of the European Union (2012/C 326/02).

CNN Indonesia, “Pembobolan Rekening Ilham Bintang, Data Dijual Orang Bank”, CNN Indonesia, 6 Februari 2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200205211241-12-472073/pembobolan-rekening-ilham-bintang-data-dijual-orang-bank.

CNN Indonesia, “Data Covid-19 Warga RI Bocor, NIK hingga Hasil Rapid Test”, CNN Indonesia, 19 Juni 2020, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200619212544-185-515376/data-covid-19-warga-ri-bocor-nik-hingga-hasil-rapid-test.

Dewan Perwakilan Rakyat, “Program Legislasi Nasional Prioritas”, Dewan Perwakilan Rakyat, http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas.

Directive 95/46/EC of the European Parliament and the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, 24 October 1995.

Djafar, Wahyudi, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”, Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 2019.

European Parliament, eGovernment: Using technology to improve public services and democratic participations (European Union, 2015).

Falk, Svenja, Andrea Rommele, dan Michael Silverman, “The Promise of Digital Government” dalam Svenja Falk, et al (eds), Digital Government: Leveraging Innovation to Improve Public Sector Performance and Outcomes for Citizens (Switzerland: Springer Internasional Publishing, 2017).

Groot, Juliana De, “What is the General Data Protection Regulation? Understanding & Complying with GDPR Requirements in 2019, Digital Guardian, 5 Agustus 2020, https://digitalguardian.com/blog/what-gdpr-general-data-protection-regulation-understanding-and-complying-gdpr-data-protection.

Institute for Criminal Justice Reform (Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi Djafar, Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015).

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

International Covenant on Civil and Political Rights, entry into force 23 March 1976.

International Telecommunication Union, Global Cybersecurity Index 2018 (Switzerland: ITU Publication, 2018).

Kompas.com, “Hacker Klaim Miliki Data Hasil Tes Pasien Covid-19 di Indonesia”, Kompas, https://tekno.kompas.com/read/2020/06/20/07592607/hacker-klaim-miliki-data-hasil-tes-pasien-covid-19-di-indonesia, 20 Juni 2020.

Kompas.com, “Penjelasan KPU soal Dugaan Kebocoran Data Kependudukan di DPT Pemilu”, Kompas, 22 Mei 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/05/22/09063931/penjelasan-kpu-soal-dugaan-kebocoran-data-kependudukan-di-dpt-pemilu.

Kurnia, Devy, “Kemkominfo Siapkan RUU Perlindungan Data Pribadi”, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 7 Oktober 2015, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6142/Kemkominfo+Siapkan+RUU+Perlindungan+Data+Pribadi/0/sorotan_media.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2005).

Mufarida, Binti, “Data Pasien Covid-19 Bocor, Bukti Lemahnya Perlindungan Data Pribadi”, Sindo News, 21 Juni 2020, https://nasional.sindonews.com/read/76844/15/data-pasien-covid-19-bocor-bukti-lemahnya-perlindungan-data-pribadi-1592741202.

Nugroho, Andi. “Draf Aturan Interoperabilitas Data Dirilis, Kominfo Minta Masukan Publik hingga 30 Juni”, Cyberthreat.id, 12 Juni 2020, https://cyberthreat.id/read/7079/Draf-Aturan-Interoperabilitas-Data-Dirilis-Kominfo-Minta-Masukan-Publik-hingga-30-Juni.

Organisation for Economic Co-operation and Development, The E-Government Imperative (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2003).

Organisation for Economi Cooperation and Development, Recomendation of the Council on Digital Government Strategies (Paris: OECD Publishing, 2014).

Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Republik Indonesia, 2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Republik Indonesia, 2019).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Republik Indonesia, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2019).

Personal Data Protection Act 2010 (Act 709) (Malaysia, 2010).

Personal Data Protection Act 2012 (No. 26 of 2012)(Singapura, 2012).

Personal Information Protection Act (2011) (Korea Selatan, 2011).

Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Principles).

Secretary’s Advisory Committee on Automated Personal Data Systems, “Records, Computers and the Rights of Citizens (July, 1973)”, https://www.justice.gov/opcl/docs/rec-com-rights.pdf.

Setiawan, Riyan, “KPU Membenarkan 2,3 Juta Data yang Bocor Merupakan DPT Tahun 2014”, Tirto, 22 Mei 2020, https://tirto.id/kpu-membenarkan-23-juta-data-yang-bocor-merupakan-dpt-tahun-2014-fA5B.

Silcock, Rachel, “What Is e-Government.” Parliamentary Government 54 (2001).

Sloot, Bart van der, “Do data protection rules protect the individual and should they? An assessment of the proposed General Data Protection Regulation”, Internasional Data Privacy Law 4 Issue 3 (November 2014).

Sloot, Bart van der, “Legal Fundamentalism: Is Data Protection Really a Fundamental Right?” dalam Ronald Leenes, et al (Editor), Data Protection and Privacy: (In)visibilities and Infrastructures (Switzerland: Springer Internasional Publishing, 2017).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Republik Indonesia, 1998).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Republik Indonesia, 2004).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Republik Indonesia, 2006).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2008).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Republik Indonesia, 2008).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Republik Indonesia, 2008).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Republik Indonesia, 2009).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Republik Indonesia, 2009).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Republik Indonesia, 2009).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Republik Indonesia, 2009).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Republik Indonesia, 2011).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Republik Indonesia, 2014).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Republik Indonesia, 2014).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Republik Indonesia, 2014).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Republik Indonesia, 2016).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016).

United Nations, UN Global E-Government Survei 2003 (New York: United Nations, 2003).

United Nations, United Nations E-Government Survei 2018, (New York: United Nations, 2018).

United Nations, E-Government Survei 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development (New York: United Nations, 2020).

Walters, Robert, Leon Trakman, dan Bruno Zeller, Data Protection Law: A Comparative Analysis of Asia-Pacific and European Approaches (Sinapura: Springer, 2019).

Westin, Allan F., dan Michael A. Baker, Databanks in a Free Society: Computers, Record-keeping and Privacy (New York: The New York Times Book, 1972).

World Economic Forum, Personal Data: The Emergence of a New Aset Class – Opportunities for the Telecomunications Industry (World Economic Forum, 2011).