PEMBAHARUAN UU PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013

Rahadian Prima Nugraha

Abstract

Koperasi merupakan salah satu jenis (badan) usaha yang sudah lama eksis dalam mengawal laju peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya sektor ekonomi kecil dan menengah. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU 17/2012) maka dibutuhkan pengaturan baru yang dapat mengakomodir perubahan masyarakat (modernitas) di era globalisasi saat ini namun juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan dalam koridor konstitusi. Paradigma yang digunakan adalah post-positivisme dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perundang-undangan. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan seluruh materi muatan UU 17/2012 tentang Perkoperasian adalah karena telah menggeser landasan filosofis koperasi sebagai usaha bersama yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, berdasarkan teori masyarakat prismatik dan prismatika Pancasila sekaligus maka pembentukan materi muatan UU Perkoperasian harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sekaligus prinsip-prinsip yang berkembang berdasarkan modernisasi, misalnya prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan organisasi Koperasi.

Keywords

koperasi; modernitas; perkembangan global; supremasi Pancasila

Full Text:

PDF

References

Buku-buku

Asshiddiqie, Jimly, 2006, Model-Model Pengujian

Konstitusi, Jakarta: Konpress.

-------------, Jimly, 2008, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

-------------, Jimly, 2009, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

-------------, Jimly, Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha, makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta, 20 September 2005.

Benda, Ernst, 2005, Jakarta Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Norbert Eschborn (ed), Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia,: Konrad Adeneuer Stiftung.

Held, David, 2004, Demokrasi dan Tatanan Global Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan, Judul Asli: Democracy And The Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Penerjemah: Damanhuri, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Indrati, Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang- undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, Jilid II.

Istanto, F. Sugeng, 2007, Penelitian Hukum, Yogyakarta: CV. Ganda.

J.W. Schoorl, 1982, Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang, ed. R.G. Soekadijo, Jakarta: PT. Gramedia.

Kelsen, Hans, 2007, Teori Umum Hukum Dan Negara, Judul Asli: General Theory of Law and State, Penerjemah: Somadi, Jakarta: Bee Media.

Lubis, Akhyar Yusuf, 2014, Postmodernisme, Teori dan Metode, Jakarta, Rajawali Pers.

M. Solly Lubis, 2002, Sistem Hukum Nasional, Bandung: Mandar Maju.

McCurdy, Howard E, Fred W. Riggs: Contribution to The Study of Comparative Public Administration, American University.

Moh. Mahfud MD, 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: LP3ES.

--------------, 2011, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Mubyarto, 2001, Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi, Yogyakarta: Aditya Media.

Nanang Martono, 2016, Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial, Jakarta: Rajawali Pres.

Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln,

, Handbook of Qualitative Research, Penerjemah: Dariyatno, dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Surabaya: Kencana Prenada Media Group. Phillips, O. Hood, Jackson, 2001, Constitutional

and Administrative Law, London: Sweet &

Maxwell.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V.

Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: PT. Alumni.

Suseno, Franz Magnis, 1992, Filsafat Sebagai

Ilmu Kritis, Jakarta: Kanisius.

Tamanaha, Brian Z., 2004, On the Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambrige University Press.

Zoelva, Hamdan, 2010, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- XI/2013, bertanggal 28 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/ PUU-XI/2013, bertanggal 3 April 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk melanjutkan Perubahan UUD 1945.

Jurnal/Makalah

Howard E. McCurdy, Fred W. Riggs: Contribution to The Study of Comparative Public Administration, American University, 2009.

M. Shamsul Haque, Rethinking development administration and remembering Fred W. Riggs,

, International Review of Administrative

Sciences, Vol. 76.

Wen-shien Peng, 2008, A Critique of Fred W. Riggs’ Ecology of Public Administration, International Public Management Review, Vol. 9.