PURIFIKASI JUDICIAL REVIEW DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Emerald Magma Audha

Abstract

Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) juncto Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, bahwa judicial review di Indonesia saat ini menganut sistem dua atap, yakni oleh Mahkamah Agung  dan Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, terdapat beberapa permasalahan dalam judicial review bersistem dua atap, baik secara teoritik maupun praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konsep purifikasi judicial review serta implikasi konsep purifikasi judicial review dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep purifikasi judicial review dirumuskan melalui “Usulan Perubahan Pasal 24 A ayat (1) juncto Pasal 24 C ayat (1)”. Dalam usulan ini, terkait wewenang judicial review yang termuat dalam anak kalimat “... menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ...” yang telah dihapus dari ketentuan Pasal 24 A ayat (1), kemudian dimasukkan dan disesuaikan ke dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1). Melalui rumusan tersebut, maka judicial review menjadi murni kewenangan MK dalam sistem satu atap. Sementara implikasi yuridisnya adalah peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 (in casu UU Nomor 24 Tahun 2003, UU Nomor 5 Tahun 2004, UU Nomor 3 Tahun 2009, UU Nomor 48 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011) perlu disinkronisasi terhadap penerapan konsep purifikasi judicial review, baik melalui pembertidakberlakuan maupun perubahan (revisi) terhadap ketentuan-ketentuan in casu pasal-pasal terkait.

Keywords

Purifikasi; Judicial Review; Sistem Satu Atap; Implikasi Yuridis

Full Text:

PDF

References

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fauzan, Muhammad. 2012. Hukum Lembaga Negara: Mahkamah Agung Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yogyakarta: Kanwa Publisher.

Huda, Ni’matul dan R. Nazriyah. 2017. Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: Nusa Media.

Huda, Ni’matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Huda, Ni’matul. 2008. UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Media Group.

MD, Moh. Mahfud. 2010. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers.

MD, Moh. Mahfud. 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press.

MD, Moh. Mahfud. 1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rakhmat, Muhamad. 2014. Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Bandung: Logoz Publishing.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.

Sulaiman, King Faisal. 2017. Teori dan Hukum Konstitusi. Bandung: Nusa Media.

Sulaiman, King Faisal. 2017. Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya. Yogyakarta: Thafa Media.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia.

JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

Achmad dan Mulyanto, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Yustisia, Vol. 2 No. 1, Januari-April 2013.

Asshiddiqie, Jimly. “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945”, makalah dipresentasikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Helmi, Muhammad Ishar, “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi”, Salam: Jurnal Sosisal dan Budaya Syar-i, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 6 No. 1, 2019.

Putra, Antoni, “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 2, Juli 2018.

INTERNET

Dylan Aprialdo Rachman. “Sidang Uji Materil Tertutup, MA Sebut Karena Batasan Waktu”. Terbit di Kompas.com pada 10 April 2018). Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/10161061/sidang-uji-materil-tertutup-ma-sebut-karena-batasan-waktu pada Jumat, 29 Maret 2019.

Fabian Januarius Kuwado. “Jokowi: 3.143 Perda Bermasalah Telah Dibatalkan”, Terbit di Kompas.com pada 13 Juni 2016. Diakses melalui http://nasional.kompas.com/read/2016/06/13/17215521/jokowi.3.143.perda.bermasalah.telah.dibatalkan pada Rabu, 6 Maret 2019.

Fachri Fachrudin. “Putusan MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda Provinsi”. Terbit di Kompas.com pada 14 Juni 2017. Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2017/06/14/22392261/putusan.mk.cabut.kewenangan.mendagri.batalkan.perda.provinsi. pada Rabu, 6 Maret 2019.

Hukumonline.com. “MA Perintahkan Presiden Mencabut PP No. 110 Tahun 2000”. Terbit di Hukumonline.com pada 29 Januari 2003. Diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7338/ma-perintahkan-presiden-mencabut-pp-no-110-tahun-2000 pada Rabu, 20 Maret 2019.

Medcom.id. “Pangkas Kewenangan Kemendagri, Putusan MK Membebani MA”. Terbit di Medcom.id pada 16 Juni 2017. Diakses melalui https://www.medcom.id/nasional/hukum/4bazP03k-pangkas-kewenangan kemendagri-putusan-mk-membebani-ma pada Jumat, 29 Maret 2019.

Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima. 2016. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima”. Versi Daring oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/purifikasi pada tanggal 8 Juli 2019.

Zihan Syahayani. “Polemik Kewenangan Pembatalan Perda”. Terbit di Theindonesianinstitute.com pada 10 April 2017. Diakses melalui https://www.theindonesianinstitute.com/polemik-kewenangan-pembatalan-perda/ pada Jumat, 29 Maret 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Berperkara.