PENCEGAHAN KORUPSI LEGISLASI MELALUI PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Fahmi Ramadhan Firdaus

Abstract

Abstrak

Sebagai negara hukum formil (rechtstaat), peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengatur dan membatasi penguasa atau pemerintah untuk bertindak dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Nyatanya masih terdapat permasalahan undang-undang, salah satunya yakni korupsi legislasi, dimana proses pembentukan undang-undang tidak sesuai prosedur yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan undang-undang dibuat untuk kepentingan tertentu sehingga menghasilkan produk undang-undang yang buruk dan melanggar hak masyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana partisipasi publik diakomodasi dalam pembentukan undang-undang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta apa saja bentuk korupsi legislasi di Indonesia dan bagaimana pencegahannya melalui penguatan partisipasi publik. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual, berdasarkan pada bagaimana negara memberikan ruang dalam pembentukan undang-undang bagi publik agar aspirasinya dipenuhi. Selain itu tulisan ini menggunakan metode pendekatan perbandingan, dengan membandingkan dan mempelajari peran partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di beberapa negara. Tulisan ini memberikan gambaran praktik korupsi legislasi yang terjadi antara lain keberadaan pasal siluman dan jual-beli pasal dan merumuskan model ideal partisipasi publik yang bisa mencegah korupsi legislasi.

 

Abstract

As a formal legal state (rechtstaat), laws and regulations is one of the fundamental instruments for Indonesia. laws and regulations, regulates and limits the authorities or government to act for realizing the objectives of the state as mandated by the constitution. Indonesia’s laws and regulations still have problem, one of which is corruption legislation, where the process of forming laws is not accordance with procedures that normatively regulated in Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations then made for certain interests so that the laws created are bad and violate public rights. The problem discussed in this paper is how public participation is accommodated in the formation of laws based on applicable laws and what forms of corruption legislation in Indonesia and how to prevent them through strengthening public participation. The method of approach used in this paper is a conceptual approach, based on how the state provides space in the formation of laws for the public so that their aspirations are fullfillled. Besides, this paper uses a comparative approach method, by comparing and studying the role of public participation in the process of law making in several countries. This paper provides an overview of corrupt legislation practices that occur which is the existence of stealth articles and article buying and formulating an ideal model of public participation that can prevent corruption in legislation.

Keywords

Laws and Regulations; Corruption in Legislation; Public Participation

Full Text:

PDF

References

Buku:

Anggono, Bayu Dwi. 2014. Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.

—. 2010. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen. Jakarta: Sinar Grafika.

—. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Bank, World. 2000. Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate. Washington DC: World Bank.

Ghoffar, Abdul. 2009. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Ibrahim, Johny. 2008. Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyu Media.

Isra, Saldi. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

MD, Mahfud. 2011. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Nonet, Philippe, and Philip Selznick. 2003. Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi. Jakarta: Ford Foundation/Human Rights.

—. 2001. Law and Society in Transition Towards Responsive Law . New Jersey: Transcation Publishers.

OECD. 2009. OECD Reviews of Better Regulation in the Netherlands. Review, Paris: OECD.

Rahardjo, Satjipto. 1986. Hukum dan Masyarakat . Bandung: Angkasa.

Simorangkir, J.C.T., and B. Mang Reng Say. 1982. Tentang dan Sekitar UUD 1945. Jakarta: Jambatan.

Yuliandri. 2010. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Jakarta: 2010.

Jurnal:

Akhmad Adi Purawan, Vol. 03 No. 03, 2014, hal. 361. 2014. "Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." Rechtsvinding (BPHN) 03 (03): 347-363.

Website:

Fungsi DPR yang Rawan Korupsi: https://nasional.kompas.com/read/2013/09/10/1448181/3.Fungsi.DPR.yang.Rawan.Korupsi. Diakses pada 15 Februari 2020

Contoh Kasus Jual Beli Pasal: https://nasional.tempo.co/read/367128/mahfud-sebut-contoh-kasus-jual-beli-pasal. Diakses pada 15 Februari 2020

Pasal Siluman UU Pilkada: https://banjarmasin.tribunnews.com/2015/04/24/tiga-pasal-siluman-muncul-di-uu-pilkada. Diakses pada 15 Februari 2020

Ayat tembakau hilang dari UU Kesehatan: https://nasional.tempo.co/read/201344/ayat-tembakau-hilang-dari-undang-undang-kesehatan/full&view=ok. Diakses pada 15 Februari 2020

Draft RUU Omnibus Law Sulit Didapatkan: https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/15453311/cerita-presiden-kspsi-soal-sulitnya-akses-draf-ruu-omnibus-law?page=all diakses pada 3 Februari 2020

Disertasi:

MD, Mahfud. 1993, “Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia”, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan DPR No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas

Peraturan DPR No. 8 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR