SENGKARUT LIMITASI HAK ATAS INFORMASI HASIL INVESTIGASI KECELAKAAN PESAWAT

Abstract

Hak atas informasi adalah salah satu hak yang dijamin didalam konstitusi, UUD 1945, Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan jaminan berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, , menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Namun Pasal 359 UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan membatasi sejumlah informasi hasil investigasi kecelakaan pesawat dalam penerbangan sipil yang dapat disebarkan bahkan  sejumlah informasi tidak diperkenankan dijadikan barang bukti dalam persidangan perdata. Keadaan demikian sejatinya berseberangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Tulisan ini membahas tentang hak atas informasi, pembatasan hak atas informasi, dan politik hukum Pasal 359 UU Penerbangan yang melimitasi hak atas informasi serta memberikan analisa konstitusionalitas norma tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, adapun analisa menggunakan analisa preskriptif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa terdapat norma yang bertentangan (conflicting norm) dalam UU Penerbangan dan misintepretasi dalam menakar kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam politik hukum pembatasan hak atas informasi hasil investigasi kecelakaan serta berpotensi bertentangan dengan hak konstitusional warga negara terhadap informasi.

Kata kunci : Hak Atas Informasi, Pembatasan, Kecelakaan Pesawat.

Abstract

The right to information is one of the rights guaranteed in the constitution, the 1945 Constitution, Article 28 F of the 1945 Constitution states the guarantee of communication and information to develop personal and social environment and the right to seek, obtain, possess, store, process and convey information. However Article 359 of Law No. 1 of 2009 concerning Aviation limits the amount of information resulting from investigations of aircraft accidents in civil aviation that can be disseminated and even some information is not permitted as evidence in civil proceedings. This situation is actually contrary to the provisions in the 1945 Constitution. This paper discusses the right to information, restrictions on the right to information, and the political politics of Article 359 of the Aviation Law which legitimizes the right to information and provides a constitutionality analysis of the norm. This paper uses normative legal research methods, secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials, while the analysis uses prescriptive analysis. The results of the study concluded that there is conflicting norm in aviation acts as well as misconsideration of open legal policy in legal politics limiting the right to information resulting from accident investigations and potentially conflicting citizens' constitutional rights to information.

Key words: Right to Information, Restrictions, Aircraft Accident.