KONSTITUSIONALITAS PASAL-PASAL KECELAKAAN PESAWAT UDARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Ilham Fajar Septian, Abiandri Fikri Akbar

Abstract

Kecelakaan pesawat udara tidak akan pernah terlepas dari operasi layanan penerbangan. Oleh sebab itu, untuk menjamin hak banyak pihak yang dirugikan dari adanya kecelakaan, seperti korban, keluarga korban, hingga pengirim kargo, maka harus terdapat pertanggungjawaban yang jelas dari pihak yang menyebabkan kerugian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konstitusionalitas pasal-pasal yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat udara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, antara lain pasal mengenai tanggung jawab hukum kecelakaan pesawat udara, larangan hasil investigasi sebagai alat bukti dalam proses peradilan, dan informasi rahasia pada hasil investigasi. Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan dari studi kepustakaan dan wawancara ahli yang berkaitan dengan bahasan artikel ini. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pasal terkait tanggung jawab hukum yang hanya berlaku bagi pengangkut, larangan hasil investigasi sebagai alat bukti dalam proses peradilan, dan informasi rahasia pada hasil investigasi adalah pasal-pasal yang inkonstitusional karena memuat pembatasan hak konstitusional yang tidak proporsional. Oleh karena itu, sudah seharusnya pasal-pasal tersebut segera diubah oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden atau diuji kepada Mahkamah Konstitusi.

Keywords

hasil investigasi; informasi rahasia; kecelakaan pesawat udara; konstitusionalitas; tanggung jawab hukum

Full Text:

PDF

References

Ahmad Zaenudin, “Ada Apa Di Balik Kecelakaan Beruntun Boeing 737 Max”, Tirto, March 22, 2019.

———, “Politik Uang Ala Boeing”, Tirto, November 2, 2019.

Barak, Aharon, 2012, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, Cambridge University Press, Cambridge.

Dominic Gates, “Flawed Analysis, Failed Oversight: How Boeing, FAA Certified the Suspect 737 MAX Flight Control System”, The Seattle Times, March 17, 2019.

Eric M. Johnson, “Boeing 737 MAX Test Pilot Grappled with Simulator Flaws, Too”, Reuters, October 19, 2019.

FindLaw’s Team, “Product Liability and Aviation Accidents”, FindLaw, n.d.

General Aviation Revitalization Act of 1994.

Jennifer L. Anton, 1998,“A Critical Evaluation of the General Aviation Revitalization Act of 1994”, Journal of Air Law and Commerce, Volume 63, Nomor 4, 759-818.

Jimly Asshidiqie, 2017, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

———, 2016, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.

K. Martono dan Agus Pramono, 2016, Hukum Udara Perdata Internasional Dan Nasional, Rajawali Pers, Jakarta.

Komite Nasional Keselamat Transportasi, 2019, “Final Aircraft Accident Investigation Report”.

Latipulhayat, Atip, 2015, “The Function and Purpose of Aircraft Accident”, Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 2, 312–24.

Levine, David I, and Carel J J M Stolker, 1998, “Aviation Products Liability for Manufacturing and Design Defects: Two Recent Developments”, The World Bulletin, Volume 93, 93–103.

Magribi, Ilham, 2018, “Penerapan Prinsip Proporsionalitasdalam Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Limitation Clause Dalam UUD 1945”, Skripsi, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Malcolm Thorburn, 2016, “Proportionality.” In Philosophical Foundations of Constitutional Law, edited by Malcolm Thorburn and David Dyzenhaus, Oxford Univerisity Press, Oxford.

Mathias Klatt, and Moritz Meister, 2012, The Constitutional Structure of Proportionality, Oxford Univerisity Press, Oxford.

Natalie Kitroeff. “Boeing 737 Max Safety System Was Vetoed, Engineer Says.” New York Times, October 2, 2019.

Palupi Annisa Auliani. “Kronologi Dan Fakta Kecelakaan Boeing 737 Max 8 Lion Air JT 610.” Kompas, October 29, 2018.

Păun, Sorana P O P, and Mihai RADU, 2014, “The Use of Aviation Accident Investigation Reports As.” Challenges of the Knowledge Society, Nomor 1321, 441–46.

Product Liability Directive 85/374/EEC (1985).

Rosa, Jill Dahlmann, 2018, “Federal Accident Investigations: Civil Litigation Viewpoint.” Journal of Air Law and Commerce, Volume 83, Nomor 3, 561–604.

Sarsfield, Liam P, William L. Stanley, Cynthia C. Lebow, Emile Ettedgui, and Garth Henning, 1999, Safety in the Skies: Personnel and Parties in NTSB Aviation Accident Investigations, Rand Corporation, California.

Sastro, Dhoho A, M Yasin, Ricky Gunawan, Rosmi Julitasari, and Tandiono Bawor, 2010, Mengenal Keterbukaan Informasi Publik Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta.

Singh, Rajeev Kumar, 2014, “Right to Information : The Basic Need of Democracy.” Journal of Education & Social Policy, Volume 1, Nomor 2, 86–96.

Sukarwoto dan Andini A. Febianti, 2013, “Implementasi Pasal 364 UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Pesawat Udara Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemandu Lalu Lintas Udara Di Indonesia”, Jurnal Aviasi Langit Biru, Volume 5, no. 13, 1–12.

Tim detikcom. “Penyebab Pasti Jatuhnya Lion Air Di Laut Karawang.” Detik News, October 26, 2019.

Tushnet, Mark, and Vicki Jackson, eds., 2017, Proportionality: New Frontiers, New Challenges, Cambridge University Press, Cambridge.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).