PENGUATAN LEGALITAS CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN GUNA MENUMBUHKAN EKONOMI NASIONAL

Ardhwinda Kusumaputra, Ronny Winarno, Endang Retnowati

Abstract

Perkembangan teknologi informasi terus meningkat, yang mendorong terciptanya inovasi. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah dengan munculnya crowdfunding sebagai teknologi keuangan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis alasan urgensi penguatan crowdfunding, terutama jika diarahkan sebagai alternatif pembiayaan untuk pengembangan daerah pedesaan. Tulisan ini menggunakan metode normatif, yang dilakukan dengan pendekatan teoretis dan perundang-undangan. Data sekunder yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Pada dasarnya, crowdfunding adalah kegiatan untuk mengumpulkan dana yang dimaksudkan untuk merealisasikan dan mengembangkan ide, ide, atau proyek tertentu secara online. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam crowdfunding juga sejalan dengan karakter dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu gotong royong. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam crowdfunding membuktikan bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, crowdfunding juga bisa menjadi salah satu sarana dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat keberadaan crowdfunding ini, terutama sebagai alternatif pembiayaan. Pengembangan kegiatan crowdfunding diarahkan pada skema pendanaan untuk pengembangan daerah pedesaan. Penjabaran dua hal ini dimungkinkan untuk membantu meningkatkan perekonomian nasional. Ini karena keduanya juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan juga dilakukan melalui tiga pendekatan dasar, yaitu substansi, struktur dan budaya

Keywords

Regulation, Crowdfunding, Rural Region

Full Text:

PDF

References

Amrizal Sutan Kayo, Audit Forensik, Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Anna Motylska-Kuzma, “Crowdfunding and Sustainable Development”, Sustainability, 10 (2018).

Anonim, Sejarah dan Perkembangan FinTech,

Chairunisa Puspa Juwita, Perkembangan FinTech di Indonesia. Essay Booklet: The Transformative Power of FincTech, Himma UGM, Yogyakarta, 2018.

Elizabeth M. Gerber, et.al., “Crowdfunding: Why People Are Motivated to Post and Fund Projects on Crowdfunding Platforms”, Northwestern University.

Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Lawrence M. Friedman, The Legal System (a Social Science Perspective), Rusell Sage Foundation, New York, 1975.

Machya Astuti Dewi dan Sri Issundari, “Desa Wisata Sebagai Aset Soft Power Indonesia”, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol.29 No. 2 (2016).

Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas, Setara, Malang, 2012.

Mokter Hossain dan Gospel Onyema Oparaocha, “Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges”, Entrepreneurship Research Journal, (2017).

Nina Pane (Ed.), Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977), Kompas, Jakarta, 2015.

Oetojo Oesman dan Alfian, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, BP-7, Jakarta, 1993.

Putri Sekar, Crowdfunding Dari Masa ke Masa, , diakses 1 November 2019.

Samdysara Saragih, Petani Cemaskan Akses Modal dan Tanah, , diakses 2 November 2019.

Steinberg, S., R. DeMaria, dan J. Kimmich, The crowdfunding bible, How to raise money for any startup, video game or project, www.crowdfundingguides.com/The%20 Crowdfunding%20Bible.pdfzuletzt>, diakses 1 November 2019.

Wahyu Refi dan Ziyad Falahi, Desa Cosmopolitan Globalisasi dan Masa Depan Kekayaan Alam Indonesia, Change Publication, Jakarta, 2014.

Yahya, Tekan Ketimpangan, , diakses 2 November 2019.

Yakob Arfin, Jumlah Desa Naik, Kemendes Pantau Pemanfaatan Penggunaan Dana Desa, , diakses 2 November 2019.