PEMBAHARUAN KEBIJAKAN HUKUM ASSET RECOVERY: ANTARA IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM
Abstract
Abstract
Corruption is not only detriment of state finances but also a violation of the social and economic rights of the people. The seizure and return of assets resulting from corruption have not yet be carried out comprehensively and effectively under the law in disclosing corruption. In addition, seizing and returning assets resulting from corruption have not been specifically regulated in legislation and implementing regulations. Efforts are made to improve and renew the Indonesia legal system regarding seizure and return of assets. And, through an agreement or cooperation both in mutual legal assistance and extradition regarding appropriation and return of assets are as the efforts to eradicate and prevent corruption in Indonesia.
Keywords: Legal Policy, Crime, Corruption
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 1998
Majiidah, Alfi, 2011, Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa?
Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : GramediaWina Sarana, 2000
Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
Prints, Darwan, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
Soedjono Dirdjosisworo, Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, 1973
Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV. Rajawali. Jakarta, 1982
Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Kitab Undang Hukum Pidana
Kitab Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keternagakerjaan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The child)