KAJIAN YURIDIS MEKANISME PENGISIAN JABATAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 JURIDICAL STUDY OF MECHANISM FOR FILLING POSITION OF THE PRESIDENT AFTER THE AMENDMENT TO THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)

Abstract

Salah satu tujuan dari perubahan UUD Tahun 1945 adalah membatasi kewenangan Presiden
yang sangat besar. Dimana Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan. Adapun inti dari pengaturan kewenangan Presiden dalam UUD Tahun 1945
adalah mekanisme pemilihan, masa jabatan, hak prerogatif, pengisian jabatan Presiden bila
berhalangan dan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam sistem
pemerintahan Presidentil, dalam menjalankan kewenangannya Presiden dibantu oleh Wakil
Presiden dan juga para Menteri. Apabila Presiden berhalangan tetap maka segala
kewenangannya dilakukan oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara menurut UUD Tahun
1945. Perspektif hukum yang dapat dikaji yaitu mengenai posisi Wakil Presiden dalam
menggantikan tugas Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, dimana banyak
yang mempertanyakan elektabilitas Wakil Presiden apakah dapat bertindak secara hukum
seperti halnya seorang Presiden dalam menjalankan kewenangan Presiden. Selain itu, terjadi
permasalah hukum lainnya yaitu apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap,
dimana pelaksana tugas Presiden diserahkan kepada beberapa Menteri Negara untuk
menjalankan roda pemerintahan.