KEBIJAKAN DESENTRALISASI UNTUK DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DECENTRALIZATION POLICY FOR VILLAGE IN LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGE)

Dinoroy M. Aritonang

Abstract

Desa merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi dan
demokratisasi di daerah. Desa merupakan ujung tombak dari keberhasilan kebijakan
desentralisasi itu sendiri, sebab desa merupakan pranata yang paling dekat dengan masyarakat
di tingkat lokal. Melalui kebijakan desentralisasi desa melalui pemerintahan tingkat desa dapat
dipandang sebagai agen perubahan dan penyedia pelayanan publik yang paling dekat dengan
masyarakat. Desa dan pemerintahan desa telah banyak mengalami perubahan hingga saat ini.
Perubahan konsep desentralisasi yang diberikan kepada desa dapat dilihat melalui perubahan
dan perkembangan konsep yang diatur dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang desa.
Perubahan dalam regulasi tersebut dapat menentukan apakah hak, kewenangan, dan
kedudukan desa semakin mandiri dan leluasa atau tidak. Saat ini, desa telah diatur secara
khusus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU tersebut menandakan
babak baru bagi kebijakan desentralisasi yang ditujukan kepada desa dan masyarakatnya.

Keywords

Desa; Pemerintahan Desa; Desentralisasi

Full Text:

PDF

References

Barnett, Camille Cates, et.al. 1997. Democratic Decentralization. Research Triangle

Institute. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnada635.pdf. (diunduh pada tanggal 14

April 2015).

Kaho, Josef Riwu. 2003. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.

Jakarta : Rajawali Press.

Katorobo, James. 2005. Decentralization and Local Autonomy for Participatory

Democracy, 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory

and Transparent Governance. Seoul, Republic of Korea.

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan019467.pdf

(diunduh pada tanggal 14 April 2015).

PKP2A I LAN Bandung. 2006. Kajian Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan

Kabupaten/kota Kepada Desa., Bandung : PKP2A I LAN.

World Bank. 1998. Rethinking Decentralization in Developing Countries. World Bank

Report.

http://siteresources.worldbank.org/INTHSD/Resources/topics/Stewardship/Rethin

king_Decentralization.pdf, (diunduh pada tanggal 14 April 2015).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa praja

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.

Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari APBN