LINIERITAS LEGISLASI DAN AJUDIKASI KONSTITUSIONAL DALAM PENEGAKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (ANALISIS TERHADAP UNDANG- UNDANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA) LEGISLATION LINEARITY AND CONSTITUTIONAL ADJUDICATION IN ENFORCING THE 1945 CONSTITUTION (ANALYSIS OF GOVERNOR, REGENT AND MAYORAL ELECTION))

Abstract

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta
perubahannya telah ditetapkan menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan mulai Desember 2015. Meski
demikian, penting mencermati kembali sisi substansi, terutama aspek konstitusionalitasnya.
Hal itu sesuai dengan postulat bahwa setiap aktifitas demokrasi harus dilaksanakan dalam
tertib hukum di bawah doktrin supremasi konstitusi, maka selain bertujuan memperbaiki
kualitas pilkada, UU pilkada harus pula disusun dalam kerangka menegakkan norma UUD
1945, yang dicerminkan dalam putusan-putusan MK. Untuk itu, tulisan ini menganalisis
linieritas UU pilkada dengan Putusan MK pada 3 (tiga) hal, yaitu (a) kewenangan atributif
KPU sebagai penyelenggara pilkada; (b) pengaturan mengenai persyaratan tidak dipidana bagi
calon kepala daerah; dan (c) kewenangan MK mengadili perselisihan hasil pilkada. Hasil
analisis menunjukkan, (1) pemberian kewenangan atributif kepada KPU untuk
menyelenggarakan pilkada ketaklinierannya dengan Pasal 22E UUD 1945 dan Putusan MK
Nomor 1-2/PUU-XII/2014; (2) meski terkesan mengakomodir Putusan MK Nomor 97/PUU-
XII/2013, pemberian kewenangan kepada MK untuk mengadili perselisihan hasil pilkada
merupakan penyelundupan hukum yang bertentangan dengan Putusan tersebut; dan (3) dalam
hal persyaratan tidak dipidana 5 tahun bagi calon kepala daerah, UU pilkada linier dengan
Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Namun, linieritas itu potensial terganggu oleh
pengaturan di level pedoman teknis yang menjadi kewenangan penyelenggara pilkada.