KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (GOVERNMENT COMMITMENT IN THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL SOCIAL SECURITY)

Zaelani .

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
terhadap hak jaminan sosial bagi seluruh rakyat, untuk mengimplemntasikan
jaminan sosial tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat Menetapkan dengan
TAP MPR Nomor X/MPR/2001, menugaskan kepada Presiden untuk membentuk
Sistem Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan sosial merupakan kebutuhan dasar
hidup yang layak dan memperoleh jaminan apabila mengalami kecelakaan,
memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Program ini dapat menjamin ketika seseorang menderita
sakit, kehilangan pekerjaan dan memasuki usia lanjut atau pensiun. Undang-
Undang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
untuk melaksanakannya telah diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
diselenggarakan oleh 4(empat) Badan Penyelenggara Jaminan sosial, yaitu
PT. Jamsostek (Persero), PT. Taspen, PT. ASABRI (Persero), dan PT. Askes
(Persero). Kedepan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dilaksanakan oleh 2 (dua) Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan
Badan Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan. Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 memerlukan Peraturan Perundang-undangan pelaksana.
Penyelenggaraan Jaminan Sosial keberadaannya sangat didambakan
masyarakat, karena itu perlu komitmen dan kesungguhan Pemerintah dalam
menyelenggarakan Jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan sekaligus
membentuk Peraturan Perundang-undangan dan peraturan kebijakan sebagai
payung hukum dan dasar hukum untuk melaksanakannya, oleh karena itu
perlu kerja keras dan kesungguhan Pemerintah untuk dapat segera
merealisakannya.

Keywords

komitmen pemerintah dalam melaksanakan jaminan sosial

Full Text:

PDF

References

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945,

Mahakamah Konstitusi, Jakarta 2010.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN), Dewan Jaminan Sosial Nasional, Jakarta, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Wawancara langsung dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional di

Jakarta pada tanggal 29 Mei 2012.