KESETARAAN GENDER DALAM ATURAN HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA GENDER EQUALITY IN THE RULE OF LAW IN INDONESIAN AND IMPLEMENTATION)

Ninik Rahayu

Abstract

Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1984. Selama 28 tahun pemerintah tetap berkomitmen untuk menghapuskan
segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan berbagai upaya, antara
lain mempromosikan, memenuhi dan melindungi perempuan dari segala bentuk
diskriminasi dan kekerasan. Tentu berbagai tantangan dalam mempromosikan
kesetaraan dan keadilan gender dalam kerangka legislasi di negeri ini menjadi
menarik untuk dilihat, setidaknya dari tiga aspek, yaitu aspek bagaimana hukum
dibuat baik secara subtantif maupun prosesnya; bagaimana hukum ditegakkan
yaitu dengan melihat dukungan pengelolaan dan sarana prasaranya serta
bagaimana kondisi budaya hukumnya guna memberikan situasi yang kondusif
dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap
perempuan.

Keywords

Implementasi CEDAW; Kekerasan terhadap perempuan

Full Text:

PDF

References

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2009, Kerentanan Perempuan

Terhadap Kekerasan Ekonomi & Kekerasan Seksual: Di Rumah,

Institusi Pendidikan dan Lembaga Negara, http://

www.kom nasperem puan.or.id/publikasi/Indonesia/

Catahu%202002-2008/catahu% 202008.pdf, diakses 27 Februari

FGD dan field studies Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya

di beberapa wilayah di Indonesia bagian Barat, tengah dan timur

Indonesia, sepanjang tahun Agustus 2010 – Juli 2011 yang

dilakukan Komnas Perempuan.

Laporan Independen Komnas Perempuan kepada Komite CEDAW,

Mengenai Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia, 2007-2011, 10

Oktober 2011.

Lisa Wulansari (editor), 2009, Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus

Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum,

Jakarta: Komnas Perempuan, hal. 66-91

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi tentang Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, http://www.komnasperempuan. or.id/2012/02/

pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-putusanmahkamah-konstitusi -tentang-pasal-43-ayat-1-uu-no-1-tahun1974-tentang-perkawinan/, diakses 27 Februari 2012.

Rachman Ida, ‘Sunat, Belenggu Adat Perempuan Madura’, Pusat Studi

Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada; Februari

DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v9i1.375