KONSEP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (THE CONCEPT OF HEAD REGIONAL ELECTION IN INDONESIA IN ISLAMIC PERSPECTIVE)

Abstract

Problematika dalam menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia apakah
melalui pemilihan langsung (direct) oleh rakyat atau tidak langsung (indirect) oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, telah
menimbulkan perdebatan dan silang pendapat, mekanisme seperti apakah yang sesuai untuk bisa
diterapkan.  Untuk menentukan pilihan yang tepat atas mekanisme mana yang seharusnya
diterapkan, tidak cukup mengacu hanya pada peraturan perundang-undangan  yang berlaku saja,
namun memerlukan perspektif lain sebagai bahan pertimbangan, yaitu perspektif Islam. Dalam
pemikiran politik Islam terhadap makna demokrasi, setidaknya terdapat tiga aliran, yaitu aliran
pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya
tetapi mengakui adanya perbedaan, dan aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya.
Aliran-aliran tersebut memiliki dasar argumentasinya masing-masing dan didukung oleh
pengikutnya. terkait dengan mekanisme secara langsung maupun secara tidak langsung dalam
pemilihan kepala daerah, Islam memiliki pandangan lain terhadap hal tersebut. Dalam perspektif
Islam mengenai mekanisme  pemilihan kepala daerah, hanya merupakan suatu cara (uslub) atau
metode memilih wakil rakyat atau pemimpinnya, karena dalam Islam (Hukum Islam) tujuan yang
agung yaitu agar tidak ada kesulitan (haraj) bagi kaum muslimin. Umat dapat memilih
pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun Presiden) mereka berdasarkan metode yang
sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu, selama hal itu tidak keluar dari batas syariat.
Selain itu, dalam perspektif Islam terdapat prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dilaksanakan
untuk memilih kepala daerah (Pemimpin) yaitu prinsip musyawarah (syura) dan prinsip memilih
pemimpin yang sesuai dengan syariat.