PENTINGNYA HAK IMUNITAS BAGI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (THE IMPORTANCE OF IMMUNITY RIGHTS TO CORRUPTION ERADICATION COMMISSION)

Abstract

Pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas pemerintah untuk mewujudkan tujuan
negara dalam memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana alinea keempat pembukaan
UUD NRI 1945. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi
dapat menghambat terwujudnya tujuan tersebut. KPK merupakan lembaga yang bertugas
dalam pemberantasan korupsi didasari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan  Korupsi (UU KPK). Pelaksanaan tugas tersebut masih menemui berbagai
hambatan. Hak imunitas sangat dibutuhkan KPK dan merupakan salah satu solusi dalam
mendukung kelancaran tugas KPK. Maka peran pemerintah dan DPR sangat dibutuhkan
dalam mendukung pemberian hak imunitas tersebut dengan penyempurnaan UU KPK. Maka
yang menjadi permasalahan adalah bagaimana peran pemerintah dan DPR dalam pemberian
hak imunitas yang bersifat terbatas kepada KPK dalam mendukung pelaksanaan tugas
pemberantasan korupsi di Indonesia? Hak imunitas yang diberikan kepada KPK memiliki
tujuan yang sama dengan hak imunitas yang diberikan kepada Ombudsman, MPR, DPR,
DPD, DPRD. Hak tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas lembaga tersebut. Hak
imunitas tersebut dalam melindungi lembaga tersebut dalam melaksanaakan tugasnya dengan
batasan-batasan tertentu yang diberikan oleh aturan. Sehingga persamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak
dikesampingkan. Pemberian hak imunitas diberikan melalui peraturan pemerintah pengganti
undang-undang (Perpu) atau merevisi UU KPK.