TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK PERBANKAN DALAM KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Agus Santoso, Dyah Pratiwi

Abstract

.

Full Text:

PDF

References

Act on Certain Payment Instruments, Consolidated Act No. 414 of 31

(Denmark, May 2000).Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.

Aduru Rajendra Prasad, The Regulation of Unfair Contracts – An Indian

Perspective, dalam Developing Consumer Law in Asia Faculty of

law University of Malaya & International Organization of

Consumer Union Regional Office for Asia and the Pacific, Editor

S. Sothi.

Australian Securities & Investments Commision’s EFT Working Group,

Discussion Paper on an Expanded EFT Code of Conduct,

(Australia, Juli 1999).

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Diadit Media,

Jakarta, 2002.

Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian,

Badan Penerbit FH UI, Rajawali Pers.

Electronic Code of Conduct (revised), (Australia, 2002).

Electronic Fund Transfer Act, 15 USC S 1693 (1978) and Regulation E,

CFR S 205 (US, 1981).

Federal Trade Commision, Electronic Banking.

Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan

Tanggungjawab Mutlak, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum,

Pascasarjana, 2004.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE).

Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tanggal 30 November 2007

tentang penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi

Informasi Oleh Bank Umum.

PBI No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (PBI APMK).

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007

tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi

Informasi Oleh Bank Umum.