TUMPANG TINDIH UNDANG-UNDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Jorawati Simarmata

Abstract

Ketentuan UU Nomor 5/1990 belum mengatur pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem yang terdapat pada hutan adat oleh Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan MK No.35/PUU-X/2012. Demikian pula UU Nomor 5/1990 belum mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah yang mencakup pelestarian sumber daya alam secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Begitu pula UU Nomor 5/1990 belum mengatur tentang perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan, dan pemanfaatan  semua organisme hasil modifikasi genetik dari bioteknologi modern sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia. Oleh karena itu pemerintah bersama DPR hendaknya merevisi UU Nomor 5 Tahun 1990 selaras dengan Putusan MK No.35/PUU-X/2012 sehingga terdapat pengaturan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian hutan adat oleh masyarakat hukum adat, merevisi UU Nomor 5 Tahun 1990 selaras dengan UU No.23 Tahun 2014 sehingga terdapat pengaturan tentang urusan pemerintahan konkuren yang mencakup pelestarian sumber daya alam secara keseluruhan, dan merevisi UU Nomor 5 Tahun 1990 selaras dengan UU Nomor 21/2004 sehingga terdapat pengaturan tentang perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan, dan pemanfaatan organisme hasil modifikasi genetik.

Keywords

Hutan Adat; Kewenangan Pemerintah; Modifikasi Genetik

Full Text:

PDF

References

Buku-Buku

Sekretariat Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Jakarta: Sekretariat Negara,1990.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 27 Maret 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2005.

Makalah

Wahyu Yun S, disampaikan pada Diskusi Mengenai Hukum dan Bioteknologi: “Adakah Kepastian Hukum Terhadap Keselamatan Hayati dan Pengetahuan Tradisional?” pada Jum’at, 10 Februari 2012 di Pusat Studi Asia Pasifik UGM Yogyakarta.

Website

Ali Djajono, Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 10 Desember 2017, (www.agroindonesia.co.id)

Aliansi Maysrakat Adat Nusantara, Petisi Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35, (www.aman.or.id)

Bernadinus Steni, Membedah UU Pemerintahan Daerah Yang Baru, Mei 2016, (http://earthinnovation.org).

Elnino, Serahkan Surat Pengakuan Hutan Adat, Jokowi : Pertahankan Fungsi Konservasi, Jangan Diperjual Belikan, 30 Desember 2016, (http://fkkm.org/2016/12/30/serahkan-9-surat-pengakuan-hutan-adat-presiden-jokowi-pertahankan-fungsi-konservasi-jangan-diperjualbelikan/)

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 Tahun 2012, (16 Mei 2013),

Satria, Pemerintah Segera Menyikapi Putusan MK Tentang Hutan Adat, 06 Juli 2013, (https://www.ugm.ac.id.newsPdf>7984)

Tempo.co, DPR Mengesahkan Protocol Cartagena, 16 Juli 2004, (https:nasional.tempo.co.read).

DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.245