POLITIK HUKUM PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT DI INDONESIA

Rini Maryam, Tiopan B. Sitorus

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum berupa arah kebijakan yang melatarbelakangi lahirnya berbagai regulasi pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Beberapa catatan yang penulis termukan bahwa politik hukum pengaturan pengelolaan lahan gambut sangat bervariasi dan sudah mengarah kepada pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pengaturan terkait pengelolaan lahan gambut masih terdapat inkonsistensi terhadap UU 32/2009. Inkosistensi tersebut meliputi aspek: 1) Perencanaan; 2) Pengendalian;   3) Pemeliharaan; dan (4) Sanksi Administratif. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif  dengan  pendekatan peraturan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan historis (historical approach).

Keywords

Politik hukum; Pengelolaan lahan gambut; Kebijakan gambut

Full Text:

PDF

References

Daftar Pustaka

Bram, Deni. 2014. Politik Hukum Pengelolaan lingkungan Hidup. Malang : Setara Press.

Greenpeace International. 2015. Indonesia Terbakar: Dalam Kepungan Api. Krisis kebakaran adalah ujian komitmen korporasi terhadap perlindungan hutan. Amsterdam: Wetlands International.

Kelompok Kerja Pengelolaan Lahan gambut Nasional. 2006. Strategi dan Rencana Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

MD, Mahfud MD. 1998. Politik Hukum Indonesia. Jakarta: LPES.

Prodjodikoro, Wirjono. 1991. Asas-Asal Imu Negara Hukum Dan Politik. Jakarta: Eresco.

Suryadiputra, Nyoman. 2015. Dimensi Kebijakan Terkait Peristiwa Kebakaran di Lahan Gambut dan Non Gambut. Bogor: Wetlands International.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580).

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 336).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penataan Ekosistem Gambut. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 337).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 339).

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah.

Artikel

Kehati. “Kerusakan Lingkungan Mengancam Keanekaragaman Hayati”. Tajuk Warta Kehati Juni-Juli 2000.

Nurjaya, I Nyoman. “Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia”. Jurnal Jurisprudence, Vol.2, No.1, Maret 2005:35-55.

Prasetiawan, Tedy. “Masa Depan Lahan Gambut Indonesia”. Jurnal Aspirasi, No.2, Desember 2010.

Internet

Bram, Deni. “Opini: Quo Vadis Institusional Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam”. http://www.mongabay.co.id/tag/kementerian-lingkungan-hidup/, diakses 26 Oktober 2014.

Indrarto, GB. 2015. “Aspek Legalitas dari Perlindungan dan Pengelolaan Gambut Indonesia (Presentasi Power Point), IPN Toolbox Tema A Subtema A3”, www.cifor.org/ipn-toolbox.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global. “Briefing Paper: Perkuat Agenda Perubahan Iklim dan Komitmen Indonesia Melindungi Hutan”, http://huma.or.id/?attachment_id=5437.

Kumala, Novita., Nadia Doman., dkk. “Menelaah Lebih Dekat Putusan Mahkamah Agung dalam Pembatalan Peraturan tentang Gambut”. diunduh dari https://wri-indonesia.org/id/blog/menelaah-lebih-dekat-putusan-mahkamah-agung-dalam-pembatalan-peraturan-tentang-gambut pada tanggal 10 Januari 2018.

Kuki Soejahmoen, Makna Penting dari Konferensi Iklim 2017. DW.com. Diunduh dari https://www.dw.com/id/makna-penting-dari-konferensi-iklim-2017/a-41186935 pada tanggal 18 Juni 2018.

Wetlands International. http://indonesia.wetlands.org/Default.aspx?tabid=2822&ID=4369, diakses 2 Januari 2016