Peran Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Baik

Ahmad Yani, Dwi Putri Cahyawati, Merdiansa Paputungan

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal penting dalam membangun hukum nasional di Indonesia, dan hal ini hanya bisa tercapai dengan metode yang baik yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) mengalami 18 (delapan belas) perubahan pada pasal, ayat, dan pengertian. Perubahan ini penting karena terinspirasi oleh pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menekankan pentingnya partisipasi yang berarti dan pembentukan dasar hukum untuk pembentukan Undang-Undang (UU) dengan metode omnibus law. Tujuan perubahan ini adalah agar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur yang benar. Dalam perubahan kedua UU PPP, terdapat ketentuan mengenai Pemantauan dan Peninjauan serta Analisis dan Evaluasi yang diatur dalam Pasal 95A untuk pemantauan dan peninjauan, serta Pasal 97C untuk perintah melakukan analisis dan evaluasi yang berkaitan dengan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang. Ada tambahan pasal baru dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai keikutsertaan analis hukum dan analis legislatif. Pasal 98 ayat 1a dan Pasal 99 adalah pasal yang berhubungan. Perbedaan antara keduanya bukan hanya pada makna kata, tetapi juga pada kewenangannya. Adapun hasil analisis dan evaluasi hukum peraturan perundang-undangan, misalnya analisis dan evaluasi terhadap UU yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Evaluasi terhadap UU yang berkaitan dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan juga analisis dan evaluasi terhadap UU terkait dengan Desa. Dengan demikian, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan sangat perlu untuk menjaga supremasi hukum.

Keywords

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Analisis dan Evaluasi Hukum; Produk Hukum

References

A. Buku

BPHN, 2020, Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Tata Kelola Pemerintahan, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

BPHN, 2020, Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

BPHN, 2022, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Perlindungan dan Jaminan Sosial, Jakarta, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN Kemenkumham RI.

Isdiyanti, Ilham Yuli, dkk., 2023, Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Desa, Yogyakarta, UAD Press.

L., Sahuri, 2003, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Marzuki, Peter Mahmud, 2016, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Muhammad, Kafin, 2023, Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Perspektif Siyasah Dusturiyah, Skripsi, Salatiga, Fakultas Syariah UIN Salatiga.

Nasution, Bahder Johan, 2016, Metode Penelitian Ilmu Hukum, cetakan ke-II, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press.

Yani, Ahmad, 2011, Pasang Surut Kinerja Legislasi, Jakarta, Rajawali Pers.

Yani, Ahmad, 2011, Pembentukan Undang-Undang dan Perda, Jakarta, Rajawali Pers.

Yani, Ahmad, 2013, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif: Catatan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, Konstitusi Press.

B. Internet

Humas BPHN, Kapusanev BPHN Tegaskan Peran Strategis Analis Hukum Dari Evaluasi Hingga Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diakses dalam https://bphn.go.id/berita-utama/kapusanevbphn-tegaskan-peran-strategis-analis-hukum-dari-evaluasi-hingga-pembentukan-peraturanperundang-undangan diakses tanggal 20 November 2024

Humas dan Protokol BPHN, “Perkuat Peran Analis Hukum, BPHN Bahas Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan,” https://bphn.go.id/publikasi/berita/2022100507433669/perkuatperan-analis-hukum-bphn-bahaskonsepsi-rancangan-peraturan-presiden-tentangpemantauan-dan-peninjauan-peraturanperundang-undangan, diakses tanggal 20 November 2024.

Wanda, Zulfikar Ardiwardana, Urgensi Peran Analis Hukum Pasca Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam https://redaksi.duta.co/urgensi-peran-analis-hukum-pasca-perubahan-kedua-atas-undang-undang- tentang-pembentukanperaturan-perundang-undangan/ diakses tanggal 21 November 2024