Dinamika Penanganan Kewarganegaraan dalam Perspektif Sejarah dan Kelembagaan di Indonesia: Refleksi Jelang Dua Dekade Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Abstract
Kewarganegaraan dan keimigrasian secara historis memiliki keterkaitan yang erat dalam sistem hukum dan administrasi negara di Indonesia. Namun, perkembangan pengaturan kelembagaan kedua fungsi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian kewenangan dan tata kelola penanganan kewarganegaraan. Artikel ini mengkaji perkembangan penanganan kewarganegaraan serta dinamika hubungan kelembagaan antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang didukung pendekatan historis, studi literatur, analisis dokumen, dan wawancara dengan pejabat serta praktisi yang terlibat dalam pengelolaan kewarganegaraan dan keimigrasian. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi perkembangan kewenangan dan pola hubungan kelembagaan dalam penanganan kewarganegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kewarganegaraan di Indonesia berkembang melalui fase integrasi, fragmentasi, dan dualitas kewenangan. Penelitian juga menemukan bahwa berbagai proses kewarganegaraan tetap berkaitan erat dengan fungsi keimigrasian, terutama dalam verifikasi status, persyaratan keimigrasian, dokumen keimigrasian, dan pengelolaan data kewarganegaraan. Temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan fungsional yang berkelanjutan antara kewarganegaraan dan keimigrasian dalam sistem hukum Indonesia.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Buku
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sejarah Departemen Kehakiman 1945-1985. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1985.
Direktorat Jenderal Imigrasi. Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2005.
Hadjon, Philipus M., dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
Manan, Bagir. Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Santoso, M. Iman. Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organization. Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2007.
Schuck, Peter H. Citizens, Strangers, and In-Betweens: Essays on Immigration and Citizenship. Boulder: Westview Press, 1998.
Sihombing, Sihar. Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Nuansa Aulia, 2006.
Soetoprawiro, Korniatmoko. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Spiro, Peter J. At Home in Two Countries: The Past and Future of Dual Citizenship. New York: NYU Press, 2016.
Wijaya, Sarno. Dinamika Pendidikan Pejabat Imigrasi Indonesia. Jakarta: CV. Intelektual Writer, 2024.
Jurnal dan Makalah
Asshiddiqie, Jimly. “Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan.” Makalah disampaikan dalam Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Oktober 2011.
Billing, Timothy. “Government Fragmentation, Administrative Capacity, and Public Goods.” Political Research Quarterly 72, No. 4 (2019): 851-865.
Handoko, D. “Analisis Penataan Kelembagaan KP2MI dan BP2MI Ditinjau dari Asas Hukum Administrasi Negara dan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.” Proceeding APHTN-HAN (2025): 1-15.
Hayanda, Fauzan, dan Nur Azizah. “Indonesian Consulate General in Davao in Protecting the Rights of the Indonesian Citizens in Mindanao.” Journal of Political Issues 6, No. 1 (2024): 59-71.
Hermanto, Bagus. “Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Problematik, dan Prospek Pengaturan.” Jurnal Legislasi Indonesia 19, No. 2 (2022): 201-215.
Huddleston, Thomas. “Nationality Policies in the Books and in Practice.” Global Governance 26 (2019): 1-24.
Lazuardi, Garda. “Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” SIGn Jurnal Hukum 2, No. 1 (2020): 1-15.
Meier, Kenneth J., dan John Bohte. “Span of Control and Public Organizations: Implementing Luther Gulick’s Research Design.” Public Administration Review 63, No. 1 (2003): 61-70.
Rahayu, Derita, D. I. Supaat, dan M. Yusuf. “The Neglect of Protection for Undocumented Migrant Workers within the Framework of Human Rights Law.” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 32, No. 2 (2024): 374-393.
Spiro, Peter J. “Dual Citizenship as Human Right.” International Journal of Constitutional Law 8, No. 1 (2010): 111-130.
Su, Rick. “Local Fragmentation as Immigration Regulation.” Houston Law Review 47 (2010): 367-420.
European Commission. Handbook on How to Implement a One-Stop-Shop for Immigrant Integration. Brussels: European Commission, 2018.
Kajian
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kajian tentang Urgensi Pembentukan Regulasi tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dan Sistem Aplikasi Kewarganegaraan Elektronik, diterbitkan tanggal 12 April 2018.
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Kajian Evaluasi Kebijakan: Penyelenggaraan Layanan Kewarganegaraan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perspektf Penegakan Catur Fungsi Keimigrasian, diterbitkan pada November 2023.
Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Brief, Peningkatan Kualitas Layanan Kewarganegaraan: Rekomendasi Kebijakan untuk Penyederhanaan Pelayanan, diterbitkan tanggal 29 Mei 2024.
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Laporan Penelitian Layanan Pewarganegaraan, diterbitkan pada Mei 2024.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia.
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing.
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Tindak Pidana Imigrasi.
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Asing.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Tiongkok.
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.
Wawancara
Wawancara Peneliti. Wawancara dengan Analis Keimigrasian Ahli Utama, Pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Pejabat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jakarta, Maret-Juni 2025.
Wawancara Peneliti. Wawancara dengan dengan Sarno Wijaya, S.H., M.H., Analis Keimigrasian Ahli Utama pada tanggal 3 Maret 2025.
Wawancara Peneliti. Wawancara dengan dengan Eko Budianto, Pejabat Imigrasi PTK XIX, eks Kepala Subbagian Peraturan Perundang- Undangan 2012-2014, saat ini Direktor Visa dan Dokumen Perjalanan.
Wawancara Peneliti. Wawancara dengan dengan Nurudin, Pejabat Imigrasi PTK XX, eks Koordinator Penentuan Status Keimigrasian (Februari 2021 s.d. September 2023), pada tanggal 29 Juni 2025.
Wawancara Peneliti. Wawancara dengan Muhammad Akram, Pejabat Imigrasi PTK XXVIII, saat ini Sekretaris Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum, dan Muhammad Ishaq Ismail, Pejabat Imigrasi, Koordinator Tim Perundang-Undangan dan Kelembagaan, Ditjenim.
Wawancara Peneliti. Wawancara dengan dengan Nurudin, Pejabat Imigrasi PTK XX, eks Koordinator Penentuan Status Keimigrasian (Februari 2021 s.d. September 2023), pada tanggal 29 Juni 2025.
Wawancara Peneliti. Wawancara dengan Fattah, Dicky. Pejabat Imigrasi, Ketua Tim di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, pada 22 Mei 2025.
Wawancara Peneliti. Wawancara dengan Yuliani, Sri, Asisten Deputi Tata Kelola Administrasi Hukum pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko H2IP) dalam rapat RUU Kewarganegaraan tanggal 8 Juni 2026.



