Politik Hukum Perlindungan WNI Undocumented dalam Sistem Keimigrasian Indonesia
Abstract
Sejak pembentukan Kabinet Merah Putih pada tahun 2024, fungsi keimigrasian dan fungsi kewarganegaraan tidak lagi berada dalam satu kementerian, melainkan terbelah ke dalam dua kementerian yang berbeda. Pembelahan ini menyisakan persoalan mendasar dalam perlindungan warga negara Indonesia (WNI) berstatus undocumented di luar negeri, khususnya menyangkut ancaman kehilangan kewarganegaraan menurut Pasal 23 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan politik hukum perlindungan WNI undocumented dalam sistem keimigrasian Indonesia dan menemukan titik harmonisasi yang diperlukan, dengan wilayah akreditasi Perwakilan Republik Indonesia di Jeddah sebagai studi kasus. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, yang ditunjang data primer berupa wawancara dengan pejabat imigrasi pada Perwakilan RI serta data resmi KJRI Jeddah dan KBRI Kuala Lumpur, serta komparasi melengkapi di KBRI Singapura dan KBRI Brunei Darussalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berfungsi sebagai instrumen utama perlindungan status kewarganegaraan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Keterpisahan kelembagaan yang lahir dari Peraturan Presiden Nomor 155 dan Nomor 157 Tahun 2024 justru memutus keterhubungan yang saling melengkapi antara fungsi penerbitan dokumen dan fungsi penegasan status kewarganegaraan, sehingga melemahkan mekanisme perlindungan yang diamanatkan undang-undang. Penelitian merekomendasikan harmonisasi politik hukum, baik pada tataran peraturan presiden maupun undang-undang, agar desain kelembagaan kembali selaras dengan mandat konstitusional perlindungan setiap warga negara.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Agustin, P. L., and A. Trilaksana. 2019. “Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi Tahun 1975–1986.” Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah 7, no. 3.
Ariyanto, Misnal (Konsul Imigrasi Perwakilan RI Jeddah). 2024. Wawancara dengan penulis. 20 Desember.
Arumsari, R. R. 2019. “Peran Pemerintah Republik Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sektor Informal di Arab Saudi.” Global Political Studies Journal 3, no. 1: 52–72.
Bastari, Teuku (Pembantu Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur). 2024. Wawancara dengan penulis. 20 Desember.
Bosma, U. (2007). Sailing through Suez from the South: The Emergence of an Indies-Dutch Migration Circuit, 1815–1940 1. International Migration Review, 41, 511 - 536. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2007.00077.x.
Goodwin-Gill, G. S. (2016). The movements of people between states in the 21st century. Proceedings of the American Society of International Law, 110, 235–249.
Hayanda, F., and N. Azizah. 2024. “Indonesian Consulate General in Davao in Protecting the Rights of the Indonesian Citizens in Mindanao.” Journal of Political Issues 6, no. 1: 59–71. .
Kompas.com. 2024. “Rekor Jumlah Jemaah Umrah dari Luar Arab Saudi Sebanyak 13,55 Juta Orang.” 10 Januari. https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/10/203000165/rekor-jumlah-jemaahumrah-dari-luar-arab-saudi-sebanyak-13-55-juta-orang, diakses 25 Desember 2024.
Majid, M. K. 2014. “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Overstayers di Arab Saudi Tahun 2011.” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Jakarta.
Nurbaya, I. R., and M. S. Zahidi. 2023. “Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan.” Jurnal Hukum Sasana 9, no. 1. https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1351.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.
Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kementerian Negara.
Prabowo, Yogi, and Taufiqurrohman Syahuri. “Citizenship In Immigration Perspective.” Journal of Law and Border Protection 4, no. 2 (2022): 49-62. https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i2.360.
Prakoso, M. P. 2020. “Indonesia’s Diplomacy Efforts in Handling Cases of Indonesian Labor Overstayers in Saudi Arabia.” Dauliyah: Journal of Islamic and International Affairs 5, no. 2. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v5i2.4648.
Pratiwi, W. E., T. R. Simanjuntak, and R. O. C. Seba. 2024. “Analisis Peran KBRI Riyadh sesuai Konvensi Wina 1961 dalam Pemulangan WNI di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020–2022.” Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal 2, no. 1. https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i1.124.
Rahayu, D., D. I. Supaat, and M. Yusuf. 2024. “The Neglect of Protection for Undocumented Migrant Workers within the Framework of Human Rights Law.” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 32, no. 2: 374–393. https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.34993.
Roy, S. 1995. Diplomacy. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Salam, S. N., D. Pasanda, and R. Raodiah. 2024. “Implikasi Hukum Imigrasi Jepang terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Overstay di Jepang.” Sawerigading Law Journal 19, no. 4.
Santoso, M. Iman. 2004. Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Suryokusumo, S. 2004. Praktek Diplomasi. Jakarta: STIH IBLAM. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Vlekke, B. H. M. 2008. Nusantara: Sejarah Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Vincent Chetail, Sovereignty and Migration in the Doctrine of the Law of Nations: An Intellectual History of Hospitality from Vitoria to Vattel, European Journal of International Law, Volume 27, Issue 4, 1 November 2016, Pages 901–922, https://doi.org/10.1093/ejil/chw059.



