Disharmoni Regulasi Terkait Dengan Pemberian Hak Atas Tanah Pada Perairan Pesisir
Abstract
Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah lama menyelenggarakan pemberian Hak Atas Tanah (HAT) pada perairan pesisir, sekalipun jumlahnya tidak sebanding dengan yang diberikan di daratan. Pemberian HAT tersebut dilakukan karena regulasi tata ruang dan pertanahan membolehkannya. Namun, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemberian HAT di perairan pesisir dipersoalkan dan bahkan ditolak oleh jajaran Kementerian Kelautan & Perikanan, dan sejumlah akademisi. Alasannya, karena pemberian HAT bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 tahun 2007, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-VIII/2010, dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Ketiga produk hukum tersebut dianggap mempromosikan pesisir dan laut sebagai sumber daya bersama (common resources) atau bukan sumber daya siapapun (open access). Dengan mengandalkan data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) tulisan ini menemukan bahwa tidak terdapat ketentuan dalam regulasi di bidang pesisir dan perikanan yang secara eksplisit melarang pemberian HAT. Pandangan dan sikap menolak pemberian HAT lebih disebabkan oleh hasil menafsir atau menginterpretasi UU Nomor 27 tahun 2007, Putusan MK tahun 2010, dan UNCLOS. Tafsir-tafsir tersebut kurang berhasil menangkap maksud sebenanya (original intent) dari aturan hukum. Akibatnya, muncul disharmoni antar regulasi tata ruang dan pertanahan dengan perairan pesisir dan perikanan. Tulisan ini menawarkan tafsir-tafsir yang lebih mewakili original intent dari aturan-aturan hukum yang terkait dengan pemberian HAT di perairan pesisir.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Buku: Endrik Safudin. Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung. Q Media, 2021.
Fadilah. Analisis Faktor Hidro-Oseanografi Terhadap Kerusakan Pantai Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan Penentuan Konsep Penanganannya. (Surabaya: Jakad Media Publishing), 2021.
Harsono, Boedi. 2015. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Ismail, Nurhasan. 2024. Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak atas Tanah. Teori dan Praktik. Malang: Setara Press&URP Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Manan, Abdul. 2022. “Asa Masyarakat Bajo terhadap Hak atas Tanah dalam Berkehidupan diatas Perairan Laut”, dalam Suharyanto et al. Bungai Rampai Pemberian Hak atas Tanah di Perairan Laut. Penyimpangan Yuridis terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penerbit KOMPAS.
Manoppo, Gustaaf V. 2022. “Kasus Hak atas Tanah di Laut”, dalam Suharyanto et al. Bungai Rampai Pemberian Hak atas Tanah di Perairan Laut. Penyimpangan Yuridis terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Penerbit KOMPAS).
Ménard, Claude dan Mary M. Shirley (Eds.), Handbook of New Institutional Economics, Second edition. 2025, Springers.
Oegroseno, Arif Havas. 2022. “Hak atas Tanah di Perairan Laut”, dalam Suharyanto et al. Bungai Rampai Pemberian Hak atas Tanah di Perairan Laut. Penyimpangan Yuridis terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Penerbit KOMPAS).
Patittingi, Farida. 2022. “Potensi Konflik dan Permasalahan Pemberian Hak atas Tanah di Luat”, dalam Suharyanto et al. Bungai Rampai Pemberian Hak atas Tanah di Perairan Laut. Penyimpangan Yuridis terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Penerbit KOMPAS).
Suharyanto et al. 2022. Bungai Rampai Pemberian Hak atas Tanah di Perairan Laut. Penyimpangan Yuridis terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Penerbit KOMPAS).
Sodiki, Achmad. 2022. “Pemaknaan Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, dalam Suharyanto et al., Bungai Rampai Pemberian Hak atas Tanah di Perairan Laut. Penympangan Yuridis terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Perbit KOMPAS).
Taekema, Sanne dan Wibren van der Burg. 2024. ‘Contextualising Legal Research: a Methodological Guide, (Edward Elgar Publishing Limited).
Triatmodjo, Marsudi. 2022. “Prinsip Open Acess, Common Property dan Tragedy of Open Access atas Laut dalam”, dalam Suharyanto et al. Bungai Rampai Pemberian Hak atas Tanah di Perairan Laut. Penyimpangan Yuridis terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Penerbit KOMPAS).
Trenggono, Wahyu S. 2022. “Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan”, dalam Suharyanto et al. Bungai Rampai Pemberian Hak atas Tanah di Perairan Laut. Penyimpangan Yuridis terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Penerbit KOMPAS).
Jurnal:
Irman, Oksep Adhayanto, Rani Kartika Sari dan Suryadi. 2021. “Analisis Yuridis terhadap Status Hak Kepemilikan Permukiman di Atas Air”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51, No. 2: 399-414.
Kausar, Sofia. 2023. “Sovereignty at Sea: The South China Sea Dispute and UNCLOS Implications”. International Journal of Law Management & Humanities 6, Issue 4, 2624-2665. https://doi.org/10.1080/09733159.2020.1711584
Patittingi, Farida. 2013. “Prinsip Keadilan Sosial dalam Sistem Tenurial di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia”. Bhumi, Nomor 38 tahun 12, hlm. 269-284.
Qomaruddin. 2009. “Pembentukan Undang-Undang dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Legislasi Indonesia. 6. No. 4, 695-708.
Internet:
Maraknya Penerbitan Hak Atas Tanah di Perairan Laut, KNTI: Tenurial Nelayan Kecil Terancam - KNTI
Qonitta Azzahra, Polemik Legalitas Pagar Laut, Dulu Tak Bertuan Kini Punya HGB, last modified 21 Januari 2025, diakses pada 24 Januari 2026, Polemik Legalitas Pagar Laut, Dulu Tak Bertuan Kini Punya HGB.
Yefta Christopherus Asia Sanjaya, 8 Pegawai Kementerian ATR/BPN Dijatuhi Sanksi Buntut Kasus Pagar Laut Tangerang, Siapa Saja?, last modified 30 Januari 2025, diakses pada 21 Januari 2026, 8 Pegawai Kementerian ATR/BPN Dijatuhi Sanksi Buntut Kasus Pagar Laut Tangerang, Siapa Saja?
Sumber Lainnya:
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2024. “Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)”. Disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Hak atas Tanah di Perairan, 21 Oktober.
Landesa Bumi Indonesia. 2025. “Tenurial Pesisir Dan Laut: Relasi Regulasi Antar Sektor Dan Pengakuan Tenurial Masyarakat”. Laporan tidak dipublikasi.
Oloan Sitorus, Mitra Wulandari dan Eri Khaeruman Khuluki. 2020. “Penelitian Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Perairan Studi Kasus Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Sungai Besar di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat”. Puslitbang ATR/BPN Press.
Sitorus, Oloan. 2025. “Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir. Penyatuan Persepsi Hukum untuk Resolusi Konflik Pengelolaan Wilayah Pesisir”. Disampaikan pada Forum Diskusi Ilmiah PPPM STPN, 28 April.
Sumarjono, Maria S.W. 2025. “Pemberian Hak atas Tanah di Perairan Pesisir (Aspek Hukum Agraria/Pertanahan”. Disampaikan pada Diskusi Publik “Polemik Pemberian Hak atas Tanah di Perairan Pesisir”. Diselenggarakan oleh Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, 6 Februari.
Sumarjono, Maria S.W., Nushasan Ismail & Aminoto. 2008. “Eksistensi Hak Penguasahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam UU No. 27 tahun 2007 tentang Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Makalah tidak dipublikasikan.



