Transformasi Konsep Keadaan Darurat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia The Transformation of the Concept of State of Emergency in the Indonesian Constitutional System
Abstract
Keadaan darurat merupakan instrumen konstitusional yang memberikan kewenangan luar biasa kepada negara untuk merespons situasi krisis yang mengancam keselamatan negara dan masyarakat. Dinamika praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan adanya pergeseran makna keadaan darurat dalam sistem ketatanegaraan, dari instrumen legitimasi kekuasaan politik menuju mekanisme hukum administratif yang dilembagakan dalam kerangka negara hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi konsep dan praktik keadaan darurat di Indonesia serta merumuskan model transformasi yang lebih konstitusional dan akuntabel di masa depan. Kerangka analisis penelitian ini bertumpu pada pemikiran mengenai relasi antara hukum dan kekuasaan dalam keadaan darurat sebagaimana dikemukakan oleh Carl Schmitt dan Hans Kelsen, serta perkembangan teori hukum tata negara darurat dalam negara hukum modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif hukum dengan jenis penelitian doktrinal (yuridis-sosiologis), dengan tipe penelitian historis dan komparatif untuk menelusuri perkembangan pengaturan dan praktik keadaan darurat dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga periode kontemporer, sekaligus membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum darurat dalam negara demokrasi konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadaan darurat di Indonesia mengalami transformasi dari darurat politik yang berorientasi pada konsolidasi kekuasaan menuju darurat administratif yang berorientasi pada tata kelola krisis. Namun demikian, praktik penerapannya masih memperlihatkan dominasi kewenangan eksekutif serta belum optimalnya mekanisme pengawasan legislatif dan yudisial, sehingga berpotensi memperluas kewenangan darurat tanpa pembatasan konstitusional yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi hukum darurat di Indonesia belum sepenuhnya mencapai bentuk hukum darurat konstitusional yang demokratis dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan temporeritas dalam pengaturan keadaan darurat, disertai reformasi legislasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya serta perumusan model transformasi keadaan darurat yang menegaskan pergeseran paradigma dari kekuasaan luar biasa menuju tata kelola konstitusional yang menempatkan hukum darurat sebagai bagian dari sistem pengawasan demokratis.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Buku:
Ackerman, Bruce. Before the Next Attack: Preserving Civil Liberties in an Age of Terrorism. New Haven: Yale University Press, 2006.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
Crouch, Harold. The Army and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1978.
Feith, Herbert. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1962.
Gross, Oren dan Fionnuala Ní Aoláin. Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Issacharoff, Samuel. Fragile Democracies. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
Isra, Saldi. Konsolidasi Demokrasi dan Negara Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas, 2010.
Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Isra, Saldi. Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
Lev, Daniel S. Legal Evolution and Political Authority in Indonesia. The Hague: Kluwer Law International, 2000.
Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
Palguna, I Dewa Gede. Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Schmitt, Carl. Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Cambridge: MIT Press, 1985.
Schmitt, Carl. Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
Sihombing, Herman. Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1996.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
Tushnet, Mark. Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014.
Jurnal/Karya Ilmiah
Jurnal/Karya Ilmiah:
Anggono, Bayu Dwi. “Dinamika Keadaan Darurat dalam Hukum Tata Negara Indonesia.” Jurnal Konstitusi
Vol. 14 No. 3 (2017).
Arsil, Fitra dan Qurrata Ayuni. “Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.” Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 2 (2020).
Ginsburg, Tom dan Mila Versteeg. “The Bound Executive: Emergency Powers During the Pandemic.” International Journal of Constitutional Law Vol. 19 No. 5 (2021).
Nuh, Muhammad Syarif. “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Perppu.” Jurnal Hukum Vol. 18 No. 2 (2011).
Susanti, Bivitri. “Keadaan Darurat dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.” Jurnal Konstitusi Vol. 17 No. 3 (2020).
Peraturan Perundang-undangan:
Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Indonesia, Undang-Undang No. 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Lembaran Negara No. 139 Tahun 1959.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007, nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723).
Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2007, nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723) sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023, nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887).
Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020, Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485).
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 4.



