Disharmoni dan Over-Regulasi di Indonesia: Studi Perbandingan Regulasi Korea Selatan dan Jerman

Daei Aljanni, Nanik Prasetyoningsih

Abstract

Fenomena over regulasi dan disharmoni peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas kebijakan publik. Regulasi yang tumpang tindih, tidak sinkron, serta tidak berbasis evaluasi menyeluruh menjadi tantangan serius dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pembenahan tata kelola perundang-undangan di Indonesia melalui reformasi kelembagaan dan metodologi legislasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan teknik studi kepustakaan dan studi perbandingan hukum terhadap sistem legislasi di Korea Selatan dan Jerman. Fokus analisis diarahkan pada praktik pengendalian regulasi, evaluasi efektivitas undang-undang, dan inovasi metodologis dalam pembentukan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menjadi lembaga independen serta pemberian kewenangan untuk memantau efektivitas undang-undang pasca-implementasi sangat diperlukan. Selain itu, metode omnibus law dapat digunakan untuk menyederhanakan regulasi, asalkan diatur secara eksplisit dalam undang-undang dan berbasis kajian akademik yang mendalam. Dengan reformasi yang menyeluruh dan berbasis prinsip good regulatory governance, sistem hukum Indonesia dapat ditata ulang menuju kepastian, efisiensi, dan adaptabilitas.

Keywords

Over Regulasi; Disharmoni Regulasi; Reformasi BPHN; Omnibus Law; Tata Kelola Hukum

References

Antari, Putu Eva Ditayani. “The Implementation of Omnibus Law in Indonesia Law Making Process on Philosophy Review.” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 14, no. 1 (June 30, 2022): 179–94. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15757.

Bima, Muhammad Rinaldy, Rahmat Rahadi, and La Ode Husen. “Analisis Pemberlakuan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia.” Journal of Lex Philosophy (JLP) 4, no. 1 (2023): 145–59. https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1494.

Dahlan, Ama Ilhamri Bin, Cahya Eka Anjani, Fithria Sari Andalas, Nazwa Aisyarah Rafi, and Salma Dyahning Anggraeni. “Menganalisis Perbandingan Administrasi Publik Di Negara Jerman Dan Perancis” ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 3, no. 8 (2024): 347–62.

Fauzia, Ana, Fathul Hamdani, Rusdianto Rusdianto, and Muhammad Azimuddin Mohamed. “Implementation of the Omnibus Law Concept and Consolidated Texts: Amalgamation of the Common Law and Civil Law Legal Systems.” Journal of Law and Legal Reform 4, no. 2 (April 30, 2023): 235–54. https://doi.org/10.15294/jllr.v4i2.68256.

Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah. “Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum.” Jurnal Interpretasi Hukum 5, no. 1 (2024): 699–711. https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711.

Hidayat, Ahmad Alif, and Ikhsan Fatah Yasin. “Mengurai Persoalan Hyper Regulation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dengan Formulasi Diet Regulasi” Jurnal Justitiable 7, no. 2 (2025): 106–20.

Kuhlmann, S, and S Veit. “The Federal Ministerial Bureaucracy, the Legislative Process and Better Regulation.” In Governance and Public Management, 357–73. University of Potsdam, Potsdam, Germany: Palgrave Macmillan, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53697-8_20.

Madjid, Mario Agritama S W, Muhammad RM Fayasy Failaq, Vina Rohmatul Ummah, and Ade Yulfianto. “Politik Hukum Dan Problematika Harmonisasi Peraturan Dibawah Undang-Undang Melalui Undang-Undang Cipta Kerja.” JAPHTN-HAN 2, no. 2 (July 31, 2023): 305–36. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.81.

Mubarok, Hamdy, and Yogo Pamungkas. “STUDI PERBANDINGAN MEKANISME PENGUJIAN UNDANGUNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DAN JERMAN.” Jurnal Reformasi Hukum Trisakti 6, no. 4 (2024): 1444–56.

OECD Regulatory Policy Outlook 2018. OECD Regulatory Policy Outlook 2018. OECD Regulatory Policy Outlook. OECD Publishing, 2018. https://doi.org/10.1787/9789264303072-en.

Park, N, J Ham, and Y Son. “Deregulating a Developmental State: Changes since South Korea’s 1998 Regulatory Reform.” Public Administration Quarterly 47, no. 4 (2023): 514–45. https://doi.org/10.37808/paq.47.4.5.

Purwanto, Muhammad Eko, and Efridani Lubis. “Yudicial Review Omnibus Law Dalam Melindungi Pekerja Dan Mengembangkan Investasi Di Indonesia.” VERITAS 8, no. 1 (March 21, 2022): 49–66. https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1757.

Putri, Indah Astrida Lestari, and Nurul Satria Abdi. “Kebijakan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah Di Indonesia.” Ahmad Dahlan Legal Perspective 1, no. 1 (2021): 36–46. https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3573.

Setiadi, W. “Institutional Restructuring to Sustain Regulatory Reform in Indonesia.” Hasanuddin Law Review 5, no. 1 (2019): 120–31. https://doi.org/10.20956/halrev.v5i1.1699.

Song June Kim, Dae Yong Choi. Regulatory Coherence: The Case of the Republic Korea, 2016.

Yanto, A, F Hikmah, F Faisal, and D P Rahayu. “Towards Improved Regulatory Efficiency: Reconstruction of Ministerial Regulations to Enhance Regulatory Reform in Indonesia.” Novum Jus 19, no. 1 (2025): 239–63. https://doi.org/10.14718/NovumJus.2025.19.1.9.