Legislasi di Masa Transisi: Telaah Kritis Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Bayu Aryanto, Muhammad Khoiril Akhyar

Abstract

Pada masa transisi, dinamika sosial, ekonomi, politik dan hukum mengalami perubahan signifikan, sehingga pembentukan kebijakan yang ada dituntut untuk mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Pembentukan undang-undang dalam masa transisi menjadi salah satu indikator penting dalam melihat bagaimana negara menavigasi perubahan menuju sistem yang lebih demokratis. Politik hukum yang berkembang dalam masa transisi, mencerminkan dinamika kekuasaan, perubahan dalam nilai-nilai demokrasi, serta dorongan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Tulisan ini menghasilkan dua kesimpulan di antaranya: Pertama, bahwa pembentukan undang-undang dalam kedua periode masa transisi kekuasaan (periode 2018-2019 dan 2024-2025) menunjukkan pola berulang yaitu adanya peningkatan aktivitas pembentukan undang-undang pada akhir masa jabatan DPR. Kedua, pola pembentukan undang-undang dalam masa transisi di Indonesia terindikasi sebagai pola legislasi panik (panicked-legislation) yang dapat diidentifikasi melalui tiga indikator di antaranya pertama, pemadatan jadwal pembahasan yang tidak realistis. Kedua, dominasi kepentingan politik jangka pendek atas pertimbangan teknis-yuridis. Ketiga, minimnya transparansi dan partisipasi publik, di mana proses deliberasi dilakukan secara tertutup atau hanya melibatkan kelompok kepentingan tertentu.

Keywords

politik hukum, pembentukan undang-undang, masa transisi, demokrasi

References

Antoni Putra. (2019, Oktober 18). Dua tantangan legislasi DPR yang baru. Pshk.or.id. https://pshk.or.id/blogid/dua-tantangan-legislasi-dpr-yang-baru/

Arsil, F. (2019). RUU Kontroversi Pada Masa Transisi-Republika 18 sept 2019-Fitra Arsil.

BPHN. (2019). MONITORING DAN EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2019. Badan Pembinaan Hukum Nasional. https://bphn.go.id/data/documents/prolegnas_pemerintah_prioritas_tahun_2019.pdf

Carpenter, C. L. (2022). Panicked Legislation. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4179366

Cerar, Dr. M. (2009). The Relationship Between Law and Politics. Annual Survey of International & Comparative Law, 15(1). http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol15/iss1/3?utm_source=digitalcommons.law.ggu.edu%2Fannlsurvey%2Fvol15%2Fiss1%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

Chandra Sy, H., & Irawan, S. P. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 19(4), 766–793. https://doi.org/10.31078/jk1942

Deakin, S., Gindis, D., Hodgson, G. M., Huang, K., & Pistor, K. (2017). Legal institutionalism: Capitalism and the constitutive role of law. Journal of Comparative Economics, 45(1), 188–200. https://doi.org/10.1016/j.jce.2016.04.005

Heriyono Tardjono. (2016). Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-undang di Indonesia. Jurnal Renaissance, 1(02), 61–74.

Hidayat Salam. (2024, September 29). Yang Kilat dan Tak Kunjung Usai dari Legislasi DPR 2019-2024. Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/29/yang-kilat-dan-tak-kunjung-usai-darilegislasi-dpr-2019-2024

Iswari, F. (2020). APLIKASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG DI INDONESIA. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6(1), 127–140. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285

Liddle, R. W. (2012). Memperbaiki mutu demokrasi di Indonesia: Sebuah perdebatan (I. Ali-Fauzi & S. R. Panggabean, Ed.; Cetakan 1). Pusat Studi Agama & Demokrasi, Yayasan Wakaf Paramadina.

Nasution, A. I., & Sapii, R. B. S. (2022). Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 9(2), 202. https://doi.org/10.32493/SKD.v9i2.y2022.26207

Prasetyo, D. I., & Tanya, B. L. (2011). Hukum Etika dan Kekuasaan. Genta.

Shadr, M. B., & Santoso, R. (2023). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi Di Indonesia. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2FHUI). https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatuupaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/

Sofia, D., Fernandes, R., & Suryanef, S. (2025). Mengenal Lika-Liku Politik Indonesia dari Orde Lama ke Masa Reformasi. Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora, 1(4), 218–227.

https://doi.org/10.63082/jksh.v1i4.27

Subandi Sardjoko. (2023). Menuju Indonesia Emas: Refleksi dan Visi Pembangunan 2005-2045. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Syahuri, T. (2016). Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 9(2), 243. https://doi.org/10.31078/jk921