Politik Hukum Living Law Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat Dalam KUHP

Enggar Wijayanto, Muhammad Haris Makarim

Abstract

Akomodasi Living law atau hukum yang hidup di masyarakat ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan kerangka reformasi hukum pidana berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia. Muncul persoalan terkait living law yang dinamis akan menjadi kaku dipengaruhi formalisasi ke dalam Perda tentang Tindak Pidana Adat. Oleh karena itu, tulisan akan menganalisis bagaimana pengaruh living law dalam paradigma politik hukum dan hak asasi manusia terhadap orientasi penegakan hukum di Indonesia. Menggunakan model penelitian pustaka, serta pendekatan yuridis-normatif dan dielaborasikan dengan pendekatan sosio-legal, hasil penelitian menunjukan formulasi living law dalam politik hukum pidana pasca UU KUHP merupakan langkah progresif untuk menciptakan sistem hukum sesuai cita hukum nasional bangsa Indonesia. Pelaksanaan living law ke dalam rancangan Perda Tindak Pidana Adat menjadi isu krusial yang harus diperhatikan terkait eksistensi dan relasi penegakan hukum yang proporsional. Perspektif hak asasi manusia juga menjelaskan perlunya formulasi secara jelas terhadap konsep perda tindak pidana adat untuk mencegah adanya gross violant of human rights.

Keywords

Living Law; KUHP; Politik Hukum; Perda; Pidana Adat

References

Akbar, Muhammad Fatahillah. “Pembaruan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum 51, no. 2 (28 April 2022): 199–208. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208.

Anjari, Warih. “Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016.” Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (1 April 2019): 1. https://doi.org/10.31078/jk1611.

Apriani, Nabilah, dan Nur Shofa Hanafiah. “Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence.” Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 3 (17 Maret 2022): 231–46. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226.

Badu, Lisnawaty W, Julisa Aprilia Kaluku, dan Abas Kaluku. “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat.” Jurnal Konstitusi 18, no. 1 (27 Mei 2021): 219–39. https://doi.org/10.31078/jk18110.

Bali, Radar. “Kena Sanksi Adat, 2 Warga Lapor Polisi Demi Hukum Positif.” Diakses 27 September 2023. https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70867626/kena-sanksi-adat-2-warga-lapor-polisi-demi-hukum-positif.

Banakar, Reza. “On Socio-Legal Design.” SSRN Electronic Journal, 2019. https://doi.org/10.2139/ssrn.3463028.

DA, Ady Thea. “Kategori Pidana dalam PP Tentang Living Law Harus Diatur Ketat.” Diakses 13 Februari 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/kategori-pidana-dalam-pp-tentang-living-law-harus-diatur-ketat-lt639824d7a9a9f.

Efendi, Joanedi, dan Jhonny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2016.

Ehrlich, Eugen. Fundamental Principles of The Sociology of Law. New Brunswick: Transaction Publishers, 2002.

Fadlilah, M Nabiel, Siti Sa’adah Fauziah, dan Andian Achya D.K. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas.” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (26 November 2022): 505–14. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790.

Fajrin, Yaris Adhial, dan Ach. Faisol Triwijaya. “Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia.” Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 18, no. 1 (24 Juli 2019): 734–40. https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361.

Fathurokhman, Ferry. “Eksistensi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam KUHP Baru.” Dipresentasikan pada Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jakarta, 24 Juli 2023. https://semnas-bsk.balitbangham.go.id/.

FH UI, Humas. “Living law dalam rancangan hukum pidana oleh Prof. Sulistyowati Irianto.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia (blog). Diakses 28 September 2023. https://law.ui.ac.id/living-law-dalam-rancangan-hukum-pidana-oleh-prof-sulistyowati-irianto/.

Fuady, Munir. Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum. Jakarta: Kencana, 2013.

Hadi, Syofyan. “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat).” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 26 (3 September 2018). https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588.

Hamzani, Achmad Irwan, Havis Aravik, Mukhidin Mukhidin, dan Eddy Praptono. “Considering the Living Law as A Source in National Legal Development.” Jurnal Cita Hukum 7, no. 2 (17 Agustus 2019). https://doi.org/10.15408/jch.v7i2.10951.

Haryadi, Prim. “Tantangan Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Penegakan Hukum.” Dipresentasikan pada Seminar Nasional “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jakarta, 24 Juli 2023. https://semnas-bsk.balitbangham.go.id/.

Herlius, Ferry. “Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal.” Perspektif 27, no. 2 (9 Mei 2022): 94–103. https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.831.

Hidayat, Rofiq. “Polemik Living Law, Muncul Gagasan Kompilasi Hukum Pidana Adat.” Diakses 20 April 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-living-law--muncul-gagasan-kompilasi-hukum-pidana-adat-lt5d2f02fe6737e/?page=2.

Hukum Dan Kerja Sama, Biro Humas. “3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP.” Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (blog). Diakses 15 April 2023. https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp.

Hukumonline. “Koalisi: Pasal Living Law RUU KUHP Berpotensi Menyingkirkan Masyarakat Hukum Adat.” Diakses 13 Februari 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi--pasal-living-law-ruu-kuhp-berpotensi-menyingkirkan-masyarakat-hukum-adat-lt637b6ee23411e.

Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam. Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Isdiyanto, Ilham Yuli. “Tiga Alasan Pasal 2 KUHP Baru Soal Living Law.” Diakses 5 Oktober 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/02/12/10000011/tiga-alasan-pasal-2-kuhp-baru-soal-living-law-perlu-direvisi.

Kemenkumham RI, BPHN. “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Diakses 20 April 2023. https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf.

Khairunnisa, Andi Akhirah. “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah.” Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) 5, no. 1 (2018): 65–78.

Kompas. “Mempersoalkan Living law Dalam KUHP Baru.” Kompas.com (blog). Diakses 22 Februari 2023. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/19/09243351/mempersoalkan-living-law-dalam-kuhp-yang-baru.

———. “Pro Kontra RKUHP.” Diakses 13 Februari 2023. https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/00400071/pro-kontra-rkuhp.

Manullang, E. Fernando . Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.

MD, Moh. Mahfud. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Miles, Mattew B., A Michael Huberman, dan Saldana Jhonny. Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3. United State of America: SAGE Publications, 2014.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Pujiyono. “Integrasi Sumber Hukum Dan Integralitas Hukum Yang Hidup Dalam Hukum Pidana Indonesia.” Dipresentasikan pada Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jakarta, 24 Juli 2023. https://semnas-bsk.balitbangham.go.id/.

Putri, Nella Sumika. “Memikirkan Kembali Unsur Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas.” Indonesia Criminal Law Review Indonesia Criminal Law Review 01, no. 1 (2021). https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5.

Raharjo, Satjipto. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Shinta. “Living law dalam RKUHP.” YLBHI (blog). Diakses 28 September 2023. https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/living-law-dalam-rkuhp/.

Sidharta. Positivisme Hukum. Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanegara, 2020.

Simarmata, Rikardo. “Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal.” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 2 (21 November 2021): 281–308. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308.

Soa, Alfonsus Hendri, dan Sri Ismawati. “Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun.” Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 9, no. 1 (18 April 2023): 69–72. https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.205.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Sulaiman, King Faisal. Politik Hukum Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Sunarto, Sunarto. “Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif.” Masalah-Masalah Hukum 45, no. 4 (22 Oktober 2016): 252. https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258.

Thontowi, Jawahir. “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia.” JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM 20, no. 1 (Januari 2013): 21–36. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2.

Utama, Tody Sasmitha Jiwa. “‘Hukum Yang Hidup’ Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara Akomodasi Dan Negasi.” Masalah-Masalah Hukum 49, no. 1 (31 Januari 2020): 14. https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.14-25.

Wacks, Raymond. Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory. 3rd ed. Oxford: New York : Oxford University Press, 2012.

Walsh, Anthony, dan Craig Hemmens. Law, Justice, and Society: A Sociolegal Introduction. Fourth edition. New York: Oxford University Press, 2016.

Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wiguna, Made Oka Cahyadi. “Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.” Jurnal Konstitusi 18, no. 1 (27 Mei 2021): 112–37. https://doi.org/10.31078/jk1816.

Yacoeb, Mohammad Farid. “RKUHP dan Masa Depan Living Law di Indonesia.” Diakses 20 September 2023. https://legalweek.id/rkuhp-dan-masa-depan-living-law-di-indonesia/.

Yoserwan, Yoserwan. “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru.” UNES Law Review 5, no. 4 (10 Juni 2023): 1999–2013. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577.

Zain, Mochamad Adib. “Peran Desa Adat Dalam Merumuskan Dan Mengimplementasikan Ketentuan Pidana Berasal Dari Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagaimana Diatur Dalam KUHP Baru.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 12, no. 1 (2023). http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1101.