Mengukur Rasionalitas Pembuatan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Abstract

Kualitas suatu undang-undang sangat dipengaruhi oleh proses pembentukannya. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa pembentukan undang-undang yang rasional akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, sementara pandangan lain menilai proses tersebut sarat dengan dinamika politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip rasionalitas dapat diterapkan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum socio-legal dengan pendekatan konseptual dan analisis kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen resmi (naskah akademik, risalah DPR, laporan pemerintah), serta wawancara semi-terstruktur dengan para pemangku kepentingan, meliputi pembuat undang-undang, pejabat pemerintah, akademisi, LSM, dan konsultan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan kedua undang-undang tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip rasionalitas karena adanya dominasi kepentingan tertentu dan pengaruh politik yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong pembentukan undang-undang yang lebih rasional dan berbasis bukti melalui peningkatan kualitas naskah akademik, perluasan partisipasi publik yang substantif, keseimbangan peran antaraktor, serta penguatan kapasitas analisis dalam proses legislasi.