Integrasi Kelembagaan Perencanaan di Bidang Pembangunan dan Legislasi: Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Mario Agritama S W Madjid

Abstract

Potret kelembagaan penyelenggara negara di Indonesia saat ini menemui sejumlah persoalan yang berimplikasi pada tidak maksimalnya peran pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, termasuk juga mencapai sejumlah poin tujuan SDGs. Salah satu persoalan yang disoroti pada penelitian ini, yakni tidak terintegrasinya kewenangan kelembagaan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan di bidang legislasi atau perundang-undangan. Hal tersebut secara terang tentunya dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara, khususnya Peta Jalan SDGs Indonesia menuju 2030 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas memberikan sejumlah arah kebijakan pemantapan lembaga-lembaga demokrasi untuk tahun 2025- 2030. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 2 (Dua) hal: Pertama, disharmonisasi antara perencanaan di bidang pembangunan dan bidang legislasi. Kedua, desain pengintegrasian kelembagaan perencanaan di bidang pembangunan dan bidang legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan (statue approach) serta konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, terdapat problematika berupa ketidaksinkronan antara perencanaan di bidang pembangunan dan legislasi yang dapat menghambat pencapaian SDGs, khususnya terhadap pencapaian kelembagaan yang tangguh. Kedua, diperlukan suatu pengintegrasian kelembagaan penyusun RPJMN dan Prolegnas, yakni keterlibatan Kementerian Hukum dalam proses penyusunan RPJMN. Kedua, penting untuk merumuskan model pengintegrasian dengan menekankan keterpaduan antara aspek kebutuhan pembangunan dan kebutuhan politik.

Keywords

Integrasi; Legislasi; Pembangunan; Perencanaan

References

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Peran Badan Pemeriksa Keuangan RI Dalam Sustainable

Development Goals (SDGs).” Jakarta, 2023. https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_

page_1652255145.pdf. diakses 14 Oktober 2024

Hariyadi, Ade Reza. “Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia.” JDKP Jurnal

Desentralisasi Dan Kebijakan Publik 2, no. 2 (2021): 259–76.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Iver, Mac. The Modern State. Oxford: University Press, 1960.

Kementerian PPN/Bappenas. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs). Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber

Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, 2020.

———. “Peta Jalan SDGs Indonesia, Menuju 2030.” Jakarta, 2023. https://sdgs.bappenas.go.id/website/

wp-content/uploads/2023/11/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf. diakses 14 Oktober

———. Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Indonesia

Berpenghasilan Menengah - Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinambungan. Jakarta: Kementerian

PPN/Bappenas, 2019. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-

data-publikasi/file/RP_RKP/Narasi RPJMN IV 2020-2024_Revisi 14 Agustus 2019.pdf. diakses 10

Oktober 2024

Lev, Daniel S. Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesinambungan Dan Perubahan. Jakarta: LP3ES, 1990.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Meyer, Thomas. Demokrasi: Sebuah Pengantar Untuk Penerapan. Jakarta: Friedrich Ebert Stifung, 2009.

Mintzberg, Henry. Structure in Fives: Designing Effective Organizations. Prentice-Hall, Inc, 1993.

PPN/Bappenas, Kementerian. “SDGs Knowledge Hub.” SDGs Bappenas, 2024. https://sdgs.bappenas.

go.id/. diakses 11 Oktober 2024

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan

Dan Strategi Penanganannya. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.

Ramadhana, Raul, Rahmat Rizky, Aqiilah Reghina Azahra, Kania Septiani, and Arrum Cahyaningrum.

“Proses Politik Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional.” JANE (Jurnal Administrasi Negara) 1,

no. 1 (n.d.).

Risnain, Muh. “Konsep Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Program Legislasi Nasional: Rekomendasi

Konseptual Dan Kebijakan Pada Prolegnas 2015-2019.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan

Hukum Nasional 4, no. 3 (2015): 399–411.

Soeprapto, Maria Farida Indarti. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan. Yogyakarta:

Kanisius, 2020.

Sumardjono, Maria SW. Bahan Kuliah: Metode Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum,

Universitas Gadjah Mada, 2021.

Ubbe, Ahmad. “Instrumen Prolegnas Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang

Terencana Dan Terpadu.” Jurnal Legislasi Indonesia 2, no. 1 (2018): 9–21.