Mobilisasi Hukum dan Advokasi Kebijakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil dalam Perubahan Batas Usia Perkawinan: Dari Judicial Review ke Revisi UU Perkawinan

Reshandi Ade Zein, M. Beni Kurniawan, Alfianita Atiq Junaelis Subarkah, Rasyid Musdin

Abstract

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memiliki peran fundamental dalam melakukan mobilisasi hukum dan advokasi kebijakan terhadap perubahan undang-undang, dalam penelitian ini terkait pengaturan batasan minimum usia perkawinan. Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 16 tahun bagi Perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki mengandung bias gender dan diskriminasi terhadap gender tertentu. Beranjak dari fenomena sosial tersebut, OMS melakukan mobilisasi hukum dengan mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, hingga advokasi ke parlemen yang output-nya melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana terjadi perubahan signifikan terhadap batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi Perempuan dan laki-laki. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini mengenai pengaruh OMS terhadap pengaturan batas minimum usia perkawinan melalui proses judicial review dan advokasi yang dilakukan OMS terhadap perubahan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan berkenaan batas minimum usia perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris melalui telaah terhadap sumber kepustakaan dan wawancara terhadap salah satu OMS, yaitu Koalisi Perempuan Indonesia. Dengan menggunakan konsep legal mobilization oleh OMS, temuan penulis bahwa pertama, OMS memiliki peran penting dalam melakukan mobilisasi hukum dengan strateginya dapat membawa isu batas minimum usia perkawinan untuk diujikan ke Mahkamah Konstitusi dan tuntutannya berhasil membawa perubahan ketentuan usia perkawinan. Kedua, OMS juga memiliki pengaruh kapasitas untuk melakukan advokasi secara formal dan informal kepada anggota legislatif untuk mengupayakan pembaruan Undang-Undang Perkawinan.

Keywords

Organisasi Masyarakat Sipil, mobilisasi hukum, usia perkawinan

References

Achmad Fadli, Nur Iman Subono. “GERAKAN PEREMPUAN DALAM MEREVISI BATAS USIA PERKAWINAN

BAGI ANAK PEREMPUAN DI INDONESIA.” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 8.5.2017

(2022): 2003–5. https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-

-kgkapita-pada-2022.

Aditya, Rizky Irfano, and Lisa Waddington. “The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia.”

Bestuur 9, no. 2 (2021): 126–34.

Arrington, C. L. “Hiding in Plain Sight: Pseudonymity and Participation in Legal Mobilization.” Comparative

Political Studies 52, no. 2 (2019): 310–41. https://doi.org/10.1177/0010414018774356.

Cameron, Lisa, Diana Contreras Suarez, and Susan Wieczkiewicz. Child Marriage: Using the Indonesian

Family Life Survey to Examine the Lives of Women and Men Who Married at an Early Age. Review

of Economics of the Household. Vol. 21. Springer US, 2023. https://doi.org/10.1007/s11150-022-

-8.

Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Istri Eka Krisnayanti, Putu

Aras Samsithawrati, and I. Gede Agus Kurniawan. “The Role of Human Rights and Customary Law

to Prevent Early Childhood Marriage in Indonesia.” Sriwijaya Law Review 6, no. 2 (2022): 268–85.

https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1885.pp268-285.

Dominic J. Nardi JR. “‘Can NGOs Change the Constitution? Civil Society and the Indonesian Constitutional

Court’, Contemporary Southeast Asia.” A Journal of International and Strategic Affairs 40, no. 2 (2018):

–78. https://muse.jhu.edu/article/702066.

Dwiranti, Ainun Yusri, Sonny Dewi Judiasih, and Betty Rubiati. “Perubahan Syarat Usia Perkawinan

Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan

Dibawah Umur.” Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum 31, no. 1 (2022): 48–65. https://doi.

org/10.33369/jsh.31.1.48-65.

Frances Kahn Zemans, “Legal Mobilization: The Neglected Role of the Law in the Political System,” American

Political Science Review 77, no. 3 (1983): 700-701.

Hansson, Eva, and Meredith L. Weiss. Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia.

Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia. Routledge, 2023. https://doi.

org/10.4324/9780367422080.

Kanji, Nazneen., Carla. Braga, W. V. Mitullah, and International Institute for Environment and Development.

“Promoting Land Rights in Africa : How Do NGOs Make a Difference?,” 2002, 50.

Kurniawan, Muhamad Beni, and Dinora Refiasari. “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam

Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin.” Jurnal Yudisial 15, no. 1 (2022): 83. https://doi.

org/10.29123/jy.v15i1.508.

Lawado, Irma Sahvitri. “Konstitusionalitas Kedudukan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai

Badan Hukum Privat Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Di Mahkamah Konstitusi RI.” Tesis - Abstrak, 2013.

Lehoucq, Emilio, and Whitney K. Taylor. “‘Conceptualizing Legal Mobilization: How Should We Understand

the Deployment of Legal Strategies?’” Law & Social Inquiry 45, no. 1 (2020): 166–93. https://doi.

org/10.1017/lsi.2019.59.

Mega Puspitasari, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (KPI),

dalam wawancara dengan Penulis, Oktober 2023

Moh. Mahfud MD. Politik Hukum Di Indonesia. 9th ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Paul A. Sabatier, “An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented

Learning Therein,” dalam The Oxford Handbook of Public Policy, ed. Paul Cairney (Oxford: Oxford

University Press, 2014).

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Ed.Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

Scott L. Cummings and Deborah L. Rhode, “Public Interest Litigation: Insights from Theory and Practice,”

Fordham Urban Law Journal 36, no. 4 (2009).

Sedgh G, Finer LB, Bankole A, Eilers MA, Singh S. “Adolescent Pregnancy, Birth, and Abortion Rates across

Countries: Levels and Recent Trends.” J Adolesc Health 56, no. 2 (2015): 223–30. doi: 10.1016/j.

jadohealth.2014.09.007. PMID: 25620306; PMCID: PMC4852976.

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” Jurnal Penelitian

Serambi Hukum 16, no. 02 (2023): 101–13. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.

Vasandani, Malika Rajan, Dwi Putra Nugraha, and Susi Susantijo. “Affirmative Action Study on the Political

Rights of Women in the Indonesian Constitution.” Constitutional Review 8, no. 1 (2022): 62–86.

https://doi.org/10.31078/consrev813.

Yunitasari, Riska. “Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan

Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia).” Doktrina: Journal of Law 3, no. 1 (2020): 9–21.

https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253.